80 Persen Berkinerja Buruk, Pemekaran Daerah Hadapi Persoalan Besar

ADA persoalan besar daerah-daerah baru di Indonesia yang diberikan mandat untuk kebijakan pemekaran. Persoalannya yaitu setelah pemekaran berjalan maka yang terjadi birokrasi tidak bekerja dengan baik, kemudian terjadi konflik dalam penentuan jabatan dan kelembagaan. Selain itu keterbatasan anggaran, bahkan terdapat daerah yang dengan pemekaran masuk pada daerah miskin.

Demikian hasil riset yang disampaikan Suraji dalam mempertahankan disertasinya dihadapan Tim Penguji dalam rangka peraihan gelar PhD di Universiti Utara Malaysia (UUM), Senin (6/7).

Dalam Ujian Promosi Terbuka diadakan secara virtual itu Suraji menyampaikan disertasi dengan judul ‘Regional Expansion Bureaucracy Arrangement in Indonesia’. Penelitiannya mengkaji tentang penataan birokrasi pemekaran di daerah di Indonesia yang juga membanding di beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand. Menurut Tenaga Ahli Komisi X DPR RI itu, hasil awal dalam proses tahapan pemekaran sudah dilakukan, tetapi lebih kecenderungan kepentingan politik jangka pendek dari pada mengedepankan kemajuan daerah. Oleh karena itu Suraji merekomendasikan agar kebijakan pemekaran daerah di Indonesia perlu ditinjau kembali dan harus memperhatikan grand design baru seiring dengan era saat ini.

“Indonesia perlu undang-undang khusus tentang pemekaran yang mengatur jumlah wilayah, kabupaten/kota di Indonesia,” ujar Suraji yang pernah menjadi Staf Ahli anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2004-2019 Dapil Yogyakarta Hafidh Asrom.

Untuk provinsi/kabupaten/kota yang baru pemekaran, lanjut Suraji, harus dioptimalkan tata kelola pemerintahannya Jika daerah tidak dapat memenuhi standar umum daerah, maka harus digabung dan atau mendapat pendampingan tahapan menjadi daerah baru.
Terkait dengan moratorium pemekaran daerah sejak pemerintahan Jokowi yang pertama, untuk tetap dipertahankan dan tidak mudah memberikan ijin daerah pemekaran. Sebab hal ini dapat memberatkan anggaran, daerah semakin terpuruk, penuh konflik dan hasilnya jauh dari tujuan pemekaran.

BERITA REKOMENDASI