Bakal Dikelola Swasta, Penanganan Sampah Harus Dari Hulu

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemerintah pusat bakal turun gunung untuk menangani permasalahan di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan melalui melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal ini dinilai menjadi solusi terbaik di tengah keterbatasan dana dari ABPD maupun APBN.

Didalam pemerintah harus mengajak sektor swasta. Karena dana pemerintah tidak cukup dan membutuhkan infrastruktur. Agar dapat masuk dengan proses yang terbuka, baik dan nyaman maka dari Kemkeu menyediakan fasilitas ‘Project Development Facility’ (PDF). Merupakan fasilitas yang disediakan untuk membantu swasta dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek KPBU.

“Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dari penyediaan suatu proyek infrastruktur. Secara prinsip sudah disetujui oleh Menkeu. Untuk itu hari ini kami hadir untuk memastikan, keinginan untuk membangun kapasitas pemusnahan di TPST Piyungan itu sudah jadi komitmen bersama. Dalam hal ini eksekutif dan legislatif,” kata Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Brahmantio Isdijoso ketika audiensi di DPRD DIY, Senin (1/11/2021).

Pihaknya sengaja dating ke DPRD DIY, karena dalam proses KPBU ini nantinya tetap akan menyangkut bagaimana pengembalian dananya oleh swasta oleh APBD. Dimana APBD harus ada persetujuan dari gubernur dan DPRD. Jika sejak awal kedua unsur ini siap bekerja sama, maka dari pusat akan segera memberikan dukungan PDF.

BERITA REKOMENDASI