14 Hektare Lahan Pertanian di Bantul Hilang Setiap Tahun

Editor: KRjogja/Gus

BANTUL, KRJOGJA.com – Alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman lambat laun terus terjadi. Dari data menyebutkan tiap tahunnya lahan hijau di Bantul hilang kisaran 14 hektare. Penyusutan lahan ini terjadi karena pembangunan perumahan, kawasan bisnis dan sebagainya.

Sementara itu dari Komisi C DPRD DIY mengusulkan tanah-tanah Sultan Ground (SG) yang ada di Bantul dapat dikelola dan dimanfaatkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Warga Miskin (Gakin).

Anggota Komisi C DPRD DIY, H Amir Syariffudin dalam Sosialisasi Perda Istimewa DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Minggu (8/12) di kawasan Patalan Jetis Bantul menuturkan penyusutan lahan ini tidak boleh dibiarkan. Hal ini karena berdampak pada kondisi ketahanan pangan di Bantul bahkan penyusutan debit mata air bersih

"Aturan pemerintah untuk lahan dasar pertanian tetap harus dipertahankan. Jika terus menyusut akan menjadi problem dasar menyangkut kebutuhan pangan," jelas Amir.

Ditambahkannya, lahan-lahan berstatus SG dan Pakualaman Ground (PG) utamanya di Bantul tidak kalah banyak seperti halnya kabupaten/kota lain. Maka tanah SG dan PG ini tengah diusulkan dan digagas menjadi lahan pertanian abadi yang diwujudkan dalam Perda dan Peraturan Bupati (Perbup).

Dari Komisi C  DPRD DIY juga kemudian mengusulkan supaya lahan SG dan PG dimanfaatkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Lahan SG di kawasan Piyungan saja dapat digunakan untuk pembangunan pabrik sebagian besarnya. Maka tengah diusulkan lahan SG dibangun dijadikan pemukiman warga MBR  terutama lahan non produktif. Sementara untuk lahan produktif dapat dikelola gakin. Semuanya dilakukan dengan perjanjian khusus," terang Amir.

Ia mengambil contoh SG di kawasan Imogiri merupakan lahan hijau yang saat ini ada sebagian yang dikelola oleh desa.

"Jika lahan ini disewakan desa untuk dijadikan pabrik kan

jadi repot," tambahnya.
Tak kalah penting yang harus digagas, imbuh Amir yakni sistem pengelolaan bagi status lahan SG yang dijadikan pemukiman ataupun tetap area persawahan milik warga.

Diusulkan ada sebuah pengelola yang terstruktur yang kemudian statusnya meminjam lahan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk dibangun pemukiman bagi MBR.

"Memang kemudian pemukiman ini tidak akan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) tetapi statusnya Hak Guna Bangun (HGB) dengan surat kekancingan sehingga jelas kaitan pajak dan sebagainya," ungkap Amir.
Ditanya mengenai pengelola, Amir menambahkan idealnya pengelolaan dilakukan oleh lembaga sosial non profit bukan oleh pengembang yang targetnya mencari profit besar.

Dibagian lain dijelaskan dalam sosialisasi juga membahas mengenai tata ruang kaitan dengan sungai.
Beberapa kawasan di Kabupaten Bantul saat musim kemarau rentan didera kekurangan air sementara Bantul diapit oleh dua sungai besar yakni Sungai Progo dan Sungai Opak.

Adapun dalam UU Keistimewaan disebutkan ada lima keistimewaan DIY yakni pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub), pengakuan atas Kebudayaan, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang yang istimewa. (Aje)

 

 

BERITA REKOMENDASI