329 Tenaga PHL Diberhentikan Mendadak

BANTUL, KRJOGJA.com – Pemkab Bantul pada awal tahun 2018 ini melakukan pemberhentian sebanyak 329 tenaga Pegawai Harian Lepas (PHL). Pemberhentian yang dianggap terjadi secara mendadak ini disinyalir sarat nuansa politis. Hal ini karena kebanyakan adalah kader salah satu parpol tertentu.

Salah satu tenaga PHL, Raras Rahmawatiningrum yang sudah menjadi PHL selama 12 taun dan diberhentikan merasa pengumuman pemberhentian sangat tidak adil. "Saya selama satu tahun menjadi staff Dekranasda dan 11 tahun menjadi tenaga PHL di Pasar Seni Gabusan (PSG) tidak pernah menuntut macam-macam. Selama ini kami bekerja di bawah gaji UMR dan tanpa jaminan kesehatan apa pun. Mengapa yang diputus kontraknya kebanyakan adalah kader partai tertentu,” urainya.

Raras menambahkan, sebelumnya tenaga dilakukan tes meliputi psikotes dan tes kemampuan lain. Namun hasil tes tidak diumumkan secara transparan. ”Yang lebih menyakitkan pada Desember 2017 kami diberi seragam baru dan Januari 2018 diputus kontrak,” keluhnya.

Sumardiyono, petugas kebersihan di Pasar Celeb yang juga 12 tahun mengabdi mengaku tenaga kebersihan dan keamanan untuk seluruh pasar masing-masing hanya jadi satu orang setelah ia diputus kontraknya.

"Logikanya Pemkab akan buka lowongan lagi dan kalau seperti ini kami seakan disingkirkan. Saat ini kami meminta dewan memperjuangkan kembali minimal kami tetap bertahan sampai tahun depan supaya kami bisa menata kembali kehidupan kami dan mencari pekerjaan
lain lagi,” tegasnya.

Agung, PHL PSG yang sudah bekerja selama 9 tahun menceritakan kejanggalan pengerjaan tes IQ seleksi PHL. ”Bagaimana mungkin teman saya yang sama sekali tidak mengerjakan tes malah justru lolos, sementara saya mengerjakan tidak lolos. Ini logika dari mana,” katanya yang
mengaku ada rekannya yang telah membayar Rp 50 juta untuk menjadi PHL namun baru enam bulan bekerja
diberhentikan.

Anggota Komisi B DPRD Bantul, Yudha, mendesak Bupati meninjau ulang kebijakan tersebut. ”Tolong pikirkan sisi kemanusiaan. Kami akan mengawal kebijakan ini dengan maksimal. Selain itu dalam KUA PPAS sudah disebutkan jika seluruh OPD dilarang merekrut tenaga baru. Artinya kalau pascapemutusan kontrak PHL ini kemudian perekrutan sangat tidak wajar,” katanya. (Aje/Jdm)

BERITA REKOMENDASI