Afnan Hadikusumo : Pengesahan UU Ciptaker Tergesa-gesa!

Editor: KRjogja/Gus

BANTUL, KRJOGJA.com – Anggota DPD RI dari DIY Afnan Hadikusumo menilai pembahasan UU Cipta Kerja (Ciptaker) tergesa-gesa. Pasalnya, Afnan menilai DPD RI hanya dillibatkan dalam menyampaikan pendapat mini pasca penghantaran dari pemerintah, dan materinya dibatasi pada hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah.

Afnan mengungkap dalam pendapat mini DPD RI, UU tentang Cipta Kerja diminta agar senantiasa diimplementasikan dengan tetap memperhatikan kewenangan daerah yang didasari prinsip otonomi daerah yang telah berjalan saat ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Selanjutnya dalam konteks pembentukan lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dinamakan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan investasi.

“Dengan kewenangan untuk mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke aset-aset yang luas dan beragam diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kemajuan daerah. DPD meminta pemerintah tetap melibatkan masyarakat hukum adat dalam rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang beririsan dengan kepemilikan tanah ulayat/tanah adat. Pelibatan masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah akan mengurangi kasus pertanahan yang terjadi hampir di seluruh daerah, sehingga pengaturan pertahanan merupakan keharusan dengan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah,” ungkap Afnan di sela acara Sosialisasi Empat Pilar Bernegara MPR Bersama Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) Bantul (6/11/2020) malam.

Afnan mengeluhkan, dalam perjalanan pembahasannya ternyata rekomendasi DPD RI diabaikan, konten UU Ciptaker yang sekarang sudah disahkan oleh Presiden tersebut ternyata lebih ke arah resentralisasi dan itu bertentangan dengan semangat desentralisasi sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Memang pasca reformasi, upaya desentralisasi telah menciptakan raja-raja kecil di daerah sehingga marak terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam proses perijinan di daerah.

BERITA REKOMENDASI