Anak Gagal Jadi Sipir, Perangkat Desa Dilaporkan

Editor: KRjogja/Gus

BANTUL, KRJOGJA.com – Seorang oknum perangkat desa di Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul berinisial Sp dilaporkan ke pihak kepolisian setelah diduga melakukan penipuan dengan modus bisa memasukkan jadi sipir di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. Kini kasus tersebut ditangani Unit Reskrim Polsek Pundong. Kasus tersebut mencuat setelah tiga orang melapor ke Polsek Pundong pertengahan Juni lalu.

Adalah Mujiyono dan Yanu Prasetyo keduanya warga Kretek serta Ny Mariyem warga Sanden geram pada terlapor lantaran sudah ditipu. Janjinya bisa memasukkan PNS di Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai sipir hanya modus. Dalam kasus itu Yanu Prasetyo sudah setor ke Sp Rp 206 juta, kemudian Ny Mariyem Rp 251 juta dan Mujiyono Rp 185 juta.

Kanit Reskrim Polsek Pundong Polres Bantul Polda DIY, Ipda Heru Pracoyo didampingi penyidik Reskrim Polsek Pundong Aipda Heru Hariyantoko, Senin (20/7) mengungkapkan, kasus tersebut bermula saat ketiga korban akhir Desember 2017 bertemu terlapor di Srihardono Pundong Bantul. Dalam pertemuan itu ketika korban bermaksud mendaftarkan anaknya untuk menjadi sipir di Kementerian Hukum dan HAM RI. Karena sebelumnya terlapor mengaku punya link yang bisa memasukkan menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM.

“Hasil pemeriksaan didapat informasi, jika terlapor ini mengatakan punya orang tua angkat yang bisa memasukkan menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Heru.

Karena ingin anak segera mendapat pekerjaan dalam pertemuan dengan terlapor akhir september 2017 disepakati tahap awal masing -masing membayar Rp 20 juta. Sementara uang pelicin agar masuk menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM dipatok kisaran Rp 200 juta.

BERITA REKOMENDASI