APDESI Bantul Ingatkan Jokowi

BANTUL, KRJOGJA.com – Tuntutan ratusan perangkat yang tergabung dalam wadah Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bantul menolak Pasal 5 Ayat 4 Perpres No. 104/2021 tentang Rincian APBN TA 2022 di Lapangan Paseban Bantul direspons Ketua DPRD Kabupaten Bantul, H Hanung Rahajarjo ST.

Politisi PDI Perjuangan tersebut siap menjembatani tentang keluh kesah APDESI Kabupaten Bantul. Karena Perpres tersebut domain dari pemerintah pusat tentu DPRD Bantul akan menyampaikan aspirasi yang muncul dari pengurus APDESI.

Menurutnya, reaksi dari jajaran APDESI Kabupaten Bantul tersebut dinilai wajar karena turunnya Perpres tersebut terjadi diinjury time. Padahal dari Kalurahan sudah menyusun RPJMDes serta APBKal. Dengan turunnya Perpres tersebut tentu akan mengganggu program yang telah tersusun masing -masing kalurahan. Oleh karena itu, pihaknya tetap akan berusaha menyampaikan aspirasi ke pemerintah yang lebih tinggi.

“Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah spirit dari temen-temen APDESI adalah berjuang untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Kamis (16/12/2021).

Sebelumnya perwakilan kalurahan atau perangkat kalurahan melakukan dengan tegas menolak dan mendesak revisi Pasal 5 Ayat 4 Perpres No. 104/2021 tentang Rincian APBN TA 2022. Ketua DPC APDESI Kabupaten Bantul, Dra Ani Widayani mengungkapkan, Pasal 5 Ayat 4 Perpres No. 104/2021 tentang Rincian APBN TA 2022 membuat resah.

BERITA REKOMENDASI