Awas! ASN Tak Netral Saat Pilkada dalam Bidikan

BANTUL, KRJOGJA.com – Calon Bupati Bantul nomor urut 1, H Abdul Halim Muslih menilai, sejauh ini kinerja Bawaslu Kabupaten Bantul masih disibukkan dengan sesuatu yang remeh temeh. Seperti mengurusi hal ‘pinggiran’ seperti penertiban alat peraga kampanye (APK) yang dinilai melanggar aturan. Padahal ada persoalan serius yang mesti segera ditindaklanjuti. Karena dalam Pilkada Bantul 9 Desember 2020, mulai terasa indikasi terjadinya politik uang yang makin ‘telanjang’.

“Jika sekadar menertibkan APK itu hanya pekerjaan remeh temeh, ada persoalan serius mulai fitnah hingga pontensi politik uang dalam Pilkada,” ujar Abdul Halim Muslih usai menerima audiensi jajaran Bawaslu Bantul dengan Cabup/Cawabup , Abdul Halim Muslih -Joko Purnomo (AHM-JP) di Posko Pemenangan Paslon AHM – JP di Trirenggo Bantul. Dalam tersebut juga hadiri Cawabup Joko Purnomo, Sekretaris Tim Pemenangan AHM – JP, Rajut Sukasworo, Ketua Bawaslu Bantul, Harlina SH.

Menurut Halim, ada hal sangat penting mesti diawasi agar demokrasi berintegritas, jurdil. Diantaranya pemantauan terhadap ujaran kebencian, hoaks, fitnah dan money politik. “Empat hal tersebut bisa merusak integritas pesta demokrasi. Paling mengkhawatirkan ialah, jika Pilkada ini tidak mendapatkan legitimasi secara hukum maupun politik karena adanya politik uang apalagi fitnah, karena fitnah merupakan tindak pidana besar,” jelasnya.

Halim mengatakan, paslon nomor urut 1 dan 2 telah menandatangi pakta integritas. Pakta integritas itu jadi obyek KPU dan Bawaslu terhadap seluruh pasangan calon secara adil. Sehingga pesta demokrasi ini merupakan pesta menyenangkan dan tidak menghasilkan konflik horisontal.

“Jadi kami dengan audiensi yang dilakukan Bawaslu ke paslon nomor urut 1 sangat baik karena akan ada saling klarifikasi temuan-temuan di lapangan,” jelasnya.

BERITA REKOMENDASI