Bantuan Jaring Pengaman Sosial Warga Terdampak Corona Rentan Salah Sasaran

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Ditengah pandemi Covid-19, direncanakan ada pembagian Bantuan Jaring Pengaman Sosial (jatah hidup) sebanyak Rp 600.000 selama tiga bulan. Bantuan ini akan dibagikan kepada mereka yang masuk kategori keluarga miskin dengan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun ternyata di lapangan bantuan tersebut menuai masalah, hal ini karena data calon penerima tidak akurat.

“Data awal yang disampaikan oleh Pemkab sekitar 22.000 KK, namun kemudian ada info lanjutan bahwa sudah ada data ‘by name by address’ via kantor pos sebanyak 16.000-an KK. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang terdampak langsung bisa jadi tidak hanya yang selama ini memang telah biasa mendapatkan bantuan,” jelas Anggota Komisi D DPRD Bantul, Drs H Ahmad Agus Sofwan,MPdI, Kamis (07/05/2020).

Ia menyampaikan banyak warga mengeluhkan bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Warga khawatir penerima bantuan hanya mereka yang selama ini telah menerima bantuan saja, sedangkan lainnya tak mendapatkan.

Ditambahkannya, dalam rakor di Komisi D pihaknya telah menyampaikan bahwa yang terdampak wabah covid-19 tidak hanya warga yang selama ini telah masuk dalam daftar DTKS. Tetapi banyak masyarakat Bantul yang jarang tersentuh karena dianggap mampu justru mereka saat ini terdampak pandemi dan membutuhkan bantuan.

“Segmen seperti guru ngaji TPA/TPQ, Guru di Madrasah Diniyah, guru swasta non sertifikasi, GTT, PTT, termasuk para pengelola kantin sekolah karena semua sekolah menerapkan belajar/bekerja dari rumah. Dari sisi hak gaji/upah kerja mereka ini masih jauh dari apa yang disebut layak. Sehingga kelompok ini juga sebetulnya sangat rentan terdampak wabah Covid-19,” urainya.

Diakui, secara pendidikan mereka telah mengenyam pendidikan tinggi, tetapi secara pekerjaan belum mendapatkan upah kerja/gaji yang cukup apalagi dengan adanya dampak wabah Covid-19. Oleh karena itu pihaknya mengusulkan agar Pemkab Bantul memperhatikan serius, secara nyata hak mereka dengan memasukkan sebagai salah satu kelompok masyarakat yang mendapatkan Bantuan Jaring Pengaman Sosial. (Aje)

BERITA REKOMENDASI