Bantul Komitmen Tingkatkan Standar Pelayanan Publik

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan standar pelayanan publik, Pemkab Bantul mengadakan pengarahan bersama bagi 82 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul mulai dari tingkat kecamatan.

Wakil Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih menuturkan sasaran reformasi birokrasi di Kabupaten Bantul, sesuai dengan Perbup Nomor 2 tahun 2018 di antaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efisien dan birokrasi yang memiliki pelayanan berkualitas. Wabup menambahkan, standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Hal ini sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pemerintah kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,mudah, terjangkau dan terukur.

"Manfaat dari penerapan Standar Pelayanan bagi unit kerja pelayanan publik di antaranya memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi alat komunikasi dalam upaya meningkatkan pelayanan," jelas Wabup.

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Setda Kabupaten Bantul Lies Ratriana Nogrohowati SIP MSi menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan standar pelayanan yang ada di Kabupaten Bantul. "Penilaian dari Pusat, saat ini standar pelayanan di Pemkab Bantul, namun belum masuk dalam kriteria bagus sekali. Pasca adanya arahan, diharapkan bisa disusun standar pelayanan oleh setiap OPD pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya untuk bisa meningkatkan ke jenjang bagus sekali," jelasnya. (Aje)

BERITA REKOMENDASI