Banyak Akses, Sulit Pantau Mudik Satu Daerah

BANTUL, KRJOGJA.com – Satgas penanganan Covid-19 pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran dalam satu wilayah algomerasi. Langkah tersebut harus diambil sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid -19. Sementara Pemerintah Kabupaten Bantul bakal menjalankan aturan dari pemerintah pusat dengan mensosialisasikan masyarakat.

‎Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kabupaten Bantul, Joko Purnomo, Minggu (9/5) mengatakan, kebijakan pelarangan mudik Lebaran satu satu wilayah algomerasi terhitung (6-17/5). Karena kententuan itu bersamaan dengan pelarangan mudik tentu, Pemda Bantul menindaklanjuti.

“Karena sudah diinstruksikan, sebagai pemerintah daerah kita jalankan. Baik itu instruksi, aturan dari Presiden ataupun Gugus Tugas Pusat,” jelasnya. Pihaknya akan koordinasi dengan Satgas Kabupaten serta Satgas tingkat provinsi. Menurut Joko, koordinasi sangat dibutuhkan agar tidak ada kebijakan berbeda antar kabupaten. Karena aturan sudah jelas, dilarang adanya mudik dalam satu wilayah algomerasi.

“Kita bersama jajaran Satgas Covid-19 tingkat kalurahan akan mensosialisasikan aturan terbaru dari Satgas Covid-19 pusat tersebut,”ujar Joko Purnomo.

BERITA REKOMENDASI