Baru 5 Persen Pekerja Formal di Bantul Masuk BPJS Ketenagakerjaan

BANTUL, KRJOGJA.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dinilai kurang populer di masyarakat dibandingkan dengan BPJS Kesehatan. Sementara dari 600 ribu potensi angkatan tenaga kerja di Bantul baru ada sekitar 5 persen atau 33 ribu pekerja penerima upah yang terkaver BPJS ketenagakerjaan. Sedangkan bagi pekerja bukan penerima upah yang terkaver BPJS baru ada 5.200 pekerja. 

"Pekerja bukan penerima upah seperti pedagang angkringan, buruh gendong dan sebagainya juga perlu mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini supaya mereka dapat terlindungi. Sebanyak 33 ribu dari tenaga kerja penerima upah ini tersebar di 1.650 perusahaan. Sebenarnya potensi masih banyak dan hal tersebut harus di sosialisasikan," urai Kepala Kantor Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, Unggul Syaflan kepada wartawan usai melakukan sosialisasi bagi pelaku usaha kecil, Rabu (11/12/2019).  

Adapun kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar Rp 16.800/bulan bagi Bukan Penerima Upah untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian. "Dari keseluruhan tenaga kerja  tersebut, 4.239 sudah pernah mengambil klaim di BPJamsostek Cabang Bantul. Dengan jumlah nominal Rp 24 milliar," tuturnya. 

Berbeda dengan BPJS kesehatan yang mendapatkan bantuan pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Tetapi pihaknya bekerjasama dengan beberapa perusahaan dan perbankan pada program CSR.  

Sementara sejak 2015, akumulasi tunggakan BPJS Ketenagakerjaan total Rp 4 miliar dengan 200 perusahaan. Wakil Bupati Bantul H Abdul Halim Muslim juga menambahkan cita-cita Pemerintah Bantul yakni bagaimana warga bantul Sehat Cerdas dan Sejahtera.  

"Program jaminan sosial sangat penting karena kita menghadapi ketidakpastian dan kepastian. Ketidakpastian akan terjadi risiko dan kepastian terhadap risiko itu sendiri," ujarnya. (Aje)

BERITA REKOMENDASI