Bawaslu Bantul : Politik Uang Picu Korupsi

BANTUL, KRJOGJA.com – Pelaksanaan Pilkada Bantul ditengah pandemi Covid-19 memuculkan kekhawatiran potensi terjadinya praktik politik uang. Oleh karena itu Bawaslu Bantul gencar melakukan sosialisasii kepada masyarakat mencegah jangan sampai jual beli suara mewarwai pelaksanaan Pilkada Bantul. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai larangan dan sanksi pelanggaran politik uang.

“Sesuai pasal 73, pasal 135 dan pasal 187 a, pasal 73 mengatur tentang larangan dan bentuk sanksi politik uang. Kemudian pasal 135 a mengatur mengenai pelanggaran politik uang yang terstruktur sistematis dan masif beserta aturan sanksi. Termasuk pembatalan calon terpilih bagi yang terbukti melanggar ketentuan pasal 73,” ujar Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran, Bawaslu Bantul Harlina SH, Rabu (21/10).

Harlina mengungkapkan, kemudian dipasal 187 a mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang baik yang memberi maupun penerima. Hal tersebut terkait dengan perbuatan menjanjikan, memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. Harlina mengatakan, terkait dengan potensi politik uang, Bawaslu Bantul dan jajarannya terus melakukan pencegahan supaya potensi bisa diminimalisir.

BERITA REKOMENDASI