Bawaslu Imbau Kepala Dusun Tak Berpolitik

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Paguyuban Dukuh (Pandu) Kabupatern Bantul hingga kini masih memegang komitmen untuk tidak terlibat langsung dalam politik praktis pemilu mendatang. Mereka berusaha netral dalam perhelatan pemilu, baik pileg dan pilpres.

Bupati Bantul pun mengancam akan memecat pamong yang terbukti tidak netral. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri memang ada upaya menarik-narik dukuh atau perangkat desa untuk menjadi tim sukses baik caleg dan capres.

"Kami memastikan hingga kini kepala dusun di Bantul tetap terjaga netralitasnya. Mereka tidak masuk tim sukses dalam Pemilu 2019 , baik pilpres atau pileg," ujar Ketua Pandu Bantul Sulistiyo Atmojo.

Dijelaskan, antar sesama dukuh saling menjaga dan mengingatkan supaya tidak masuk menjadi tim sukses. Pandu Bantul juga sudah bersinergi dengan KPU dan Bawaslu Bantul, karena ada kepala dusun jadi pengawas maupun panitia pemungutan suara.

Kordiv Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Bantul Harlina SH, mengatakan hasil monitoring selama ini belum ada indikasi dukuh masuk dalam tim sukses baik pilpres dan pileg. Bawaslu terus memberikan imbauan tertulis kepada kepala dukuh menjaga netralitasnya dalam pemilu. "Jangan sampai ada kepala dukuh masuk dalam tim sukses, tetapi sejauh ini di Bantul belum ada yang masuk jadi tim pemenangan," ujarnya.

Tetapi pihaknya mengakui pasti ada tawaran kepada dukuh menjadi tim sukses baik capres dan caleg. Karena dukuh berada di dalam posisi sangat strategis di tengah masyarakat. Sebelumnya Bupati Bantul Drs H Suharsono, mengatakan jika ada kepala desa dan kepala dusun terbukti dalam politik praktis bakal ditindak tegas.

Ancaman orang nomor satu di Bantul itu tidak main-main, jika ada yang terlibat dalam pemilu. "Pak dukuh saya harapkan tetap on the track, tidak ikut berpolitik, termasuk kepala desa," kata Suharsono.

Kepala dusun diakui berada dalam posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Suharsono bakal menindak bagi dukuh dan kepala desa yang tidak netral, mulai sanksi teguran hingga pemecatan. (Roy)

BERITA REKOMENDASI