Blokade TPST Piyungan Dibuka

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Kemelut di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan berakhir, Kamis (12/05/2022). Blokade yang dilakukan warga dalam wadah ‘Banyakan Menolak, Banyakan Melawan’ dibuka dibuka setelah ada kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah DIY.

Pembukaan blokade dilakukan Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan dan Kapanewon Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda DIY Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudanegara, didampingi Lurah Sitimulyo Piyungan Juweni. Pengamanan dipimpin langsung Kapolsek Piyungan Kompol Rahmad Yulianto SH M.Si

Koordinator aksi ‘Banyakan Menolak, Banyakan Melawan’ Herwin Arfianto, mengungkapkan pembukaan akses karena sudah ada kesepakatan dengan pemerintah. Tuntutan warga sudah ada solusi tinggal pengawalan agar janji pemerintah tersebut tidak menguap begitu saja.

“Nanti kita akan kawal, kita juga ikut mantau di lokasi bagaimana dan seperti apa pekerjaannya apakah sudah seperti yang dijanjikan,” ujar Herwin.

Menurut Herwin, jika tidak sesaui kesepakatan nantinya maka warga bakal komplain ke pemerintah. “Jika memberikan respon atau reaksi, ya nanti mungkin nggak sampai segitunya. Kalau enggak ada respon atas complain, ya mungkin kayak gitu lagi (blokade),” ujarnya.

Dalam pertemuan sebelumnya bersama warga, Sekda DIY sudah sepakat untuk membuka blokade. Pemerintah sudah berjanji pada tahun 2025 itu TPST Piyungan stop aktivitas pembuangan sampah.

“Disini tidak ada transisi, tidak ada pelebaran, sudah stop pembuangan sampah. Tahun 2025 itu akan ada pengolahannya. Dari pemerintah akan membangun pengolahan dan akan beroperasi di tahun 2025 besok,” ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bantul Suradal mengatakan, kesepakatan antara warga dan pemerintah terkait TPST Piyungan membawa konsekuensi yang mesti dilaksanakan. Artinya pemerintah daerah DIY harus menjalankan poin-poin seperti aspirasi warga sekitar TPST.

“Oleh karena itu bersama-sama harus selalu dikawal dan dicermati agar masyarakat tidak terdampak dengan keberadaan TPST tersebut,” tegasnya.

Politisi PKB tersebut mengatakan tidak kalah penting ialah pemerintah tidak boleh tergantung dengan TPST Piyungan. Mesti mencari alternatif lain, jangan sampai terjadi lagi warga berontak akibat penanganan belum optimal.

“Sudah saatnya sampah tidak sekadar dibuang. Tetapi harus dilakukan pengolahan rasanya menjadi opsi paling realistis ditempuh sekarang ini,” ujarnya. (Roy)

BERITA REKOMENDASI