Dana Desa untuk Dukung Inklusif Minim

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI terus mendorong pemerintah desa untuk mengalokasikan dana desa pada pelayanan sosial dasar. Dimana setiap penggunaannya harus mendukung kebutuhan disabilitas.

"Di dalam Permendes No 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa, pada pasal 10 huruf f sudah disebutkan bahwa kegiatan pelayanan sosial dasar harus untuk mendukung disabilitas," terang Kasubdit Direktorat Pelayanan Sosial Dasar Dirjen PPMD Kemendes PDTT RI, Ibrahim Bouty.

Menurutnya, saat ini masih minim penggunaan dana desa untuk mendukung inklusif. Dia berharap, dalam musrenbangdes harus dialokasikan untuk penyandang disabilitas. Tak heran jika 2019 ini pihaknya akan mengedukasi pemerintah desa dalam hal penguatan kapasitas SDM.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi yang juga Ketua Pokja Kota Inklusi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menyatakan, dari 97 kota di seluruh Indonesia baru 16 kota yang punya perda disabilitas. Bahkan sekolah inklusi juga baru diterapkan di 67 kota.

"Saat ini belum banyak kota di Indonesia yang memberdayakan para penyandang disabilitas. Bahkan yang menjadi 'PR' kami adalah bagaimana setiap kota melakukan pendataan warga disabilitas serta memberikan akses yang memadai bagi mereka," tandasnya.

Sementara Direktur Pusat Rehabilitasi Yakkum Arshinta menjelaskan, deklarasi ini diikuti sebanyak 24 kader Inklusi Disabilitas dari 10 kabupaten/ kota. Sebelum deklarasi, para kader mengikuti poros belajar atau dilatih selama dua minggu untuk ditingkatkan kapasitasnya menjadi agen perubahan dalam menciptakan ruang-ruang inklusif di tingkat desa. (Adk)

BERITA REKOMENDASI