Dewan Menilai Parkir ‘Obwis’ Mestinya Dikelola Dinpar

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Dinas Pariwisata Pemkab Bantul mengambil langkah strategis agar wisatawan terhindar dari harga dan parkir ‘nuthuk’. Antisipasi perlu dilakukan untuk menjaga citra objek wisata (Obwis) di Kabupaten Bantul. Sementara Komisi B DPRD Bantul minta semua elemen penggerak wisata tidak membuat kecewa wisatawan berlibur ke Bantul.

Ketua Komisi B DPRD Bantul, Wildan Nafis SE, Selasa (08/06/2021) mengatakan, pelaku wisata di Bantul masih perlu pembinaan, mulai pengelola parkir hingga rumah makan. Ditengah pandemi ini sektor wisata mencoba bangkit dengan kekuatan seadanya. Oleh karena itu, ditengah kondisi terseok ini justru dimanfaatkan oknum mengeruk keuntungan pribadi.

Pihaknya bersama instansi terkait sudah mengumpulkan pedagang, parkir dan sejumlah asosiasi. Hal tersebut sebagai salah satu komitmen Komisi B DPRD Bantul untuk menertibkan.

Karena tindakan satu orang berdampak buruk pada sektor wisata keseluruhan di Bantul. Menurutnya, soal parkir di Parangtritis mestinya dikelola Dinas Pariwisata Bantul, bukan Dishub lagi.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Kwintarto Heru Prabowo mengatakan, peristiwa jasa penitipan kendaraan dengan biaya tidak wajar pernah terjadi di Pantai Parangtritis. Tetapi peristiwa tersebut langsung ditindaklanjuti dengan melakukan pembinaan.

“Peristiwa itu kejadiannya jauh sebelum libur Lebaran, ada keluhan wisatawan soal parkir ‘nuthuk’ di Parangtritis, sempat viral di medsos dan langsung kita respon dengan pembinaan dan peringatan,” ujarnya.

Peristiwa tersebut jadi bahan evaluasi bersama, hingga sekarang kejadian tersebut tidak terulang termasuk ketika libur Lebaran. “Sekarang ini sudah muncul kesadaran dari pelaku wisata, khususnya pengelola parkir dan penitipan kendaraan bermotor. Perbuatannya itu sangat merugikan orang lain serta membuat wisatawan kapok jika datang ke Parangtritis,” ujarnya.

Selain parkir, untuk rumah makan dan warung-warung di kawasan objek wisata diminta memajang menu beserta harganya. “Kita terus melakukan sosialisasi bersama Pokdarwis dan pelaku wisata, khususnya pemilik warung di kawasan objek wisata,” jelasnya.

Sanksi bagi pelanggar awalnya sebatas teguran dan pembinaan. Sekarang ketika ada pelanggaran, dicatat. Jika masih terulang tindakan hukum bakal diberikan. (Roy)

BERITA REKOMENDASI