DLH Soroti Penambangan Liar di Jambidan

Editor: KRjogja/Gus

BANGUNTAPAN (KRJogja.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul menyoroti praktik panambangan pasir yang ditengarai tidak dilengkapi izin di wilayah Kuden, Banguntapan Bantul. Sebelumnya pertengahan 2017 lalu lokasi itu pernah ditutup pihak kepolisian, namun aktivitas di lahan tepian sungai Opak itu kembali berjalan. 

Sementara Pemerintah Desa Jambidan Banguntapan mengaku sudah berulangkali minta penambangan dihentikan karena mengancam lahan tanah kas desa. 

Sekretris DLH Bantul, H Indriyanta SIP, Kamis  (1/3) mengatakan, bahwa kawasan di Kuden tahun pernah ditutup kepolisian. Sejumlah barang bukti waktu itu berupa alat berat juga disita. Namun pihaknya heran, mengapa penambangan tersebut kembali buka.  
"Di kantor kami, di DLH Bantul tidak ada berkas izin penambangan itu, jika ada tentu saya juga tahu," ujarnya. 

Indriyanta mengatakan, sebenarnya untuk proses perizinan mestinya dimulai dari level dusun, desa dan akhirnya sampai di DLH hingga pemerintah DIY. Karena sebelum penambagan mulai didahului kajian tentang dampak lingkungan. Pada saat penambangan mulai tentunya berefek pada lingkungan. "Setiap bedah bumi pasti ada dampaknya , itu yang jadi perhatian kami, " ujar Indriyanta.

Sementara Sekretaris  Desa Jambidan Banguntapan Bantul,  Susilo ST mengatakan,  Pemdes Jambidan sudah berulangkali mengingatkan agar pengambilan pasir di lahan persawahan itu dihentikan. Meskipun lahan yang dikeruk milik pribadi. Persoalannya adalah, sisi barat lokasi penambangan itu tanah kas desa Jambidan. 

"Dari desa sudah turun mengingatkan agar tidak ditambang, waktu itu mesin sedot belum bekerja, tetapi infonya memang ada mesinnya," ujarnya.

Anggota Komisi C DPRD Bantul, Eko Sutrisno Aji mengatakan, mestinya penambangan tersebut dilakukan secara legal. Oleh karena itu perizinan yang disyaratkan pemerintah mesti dipenuhi agar aktivitas menjadi legal. Karena dalam tahap perizinan itu bakal dikaji dampak  dari aktivitas itu.  Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini  minta agar mengurus izin sesuai ketentuan. “Penambangan itu erat kaitannya dengan lingkungan baik alam dan maysarakat. Sehingga ketika penambangan dilakukan harus dilengkapi izin,” ujar Eko. (Roy)

BERITA REKOMENDASI