Dua Zona di Bantul Terancam Kurang Siswa

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP negeri di Bantul dibagi atas lima zonasi. Dari lima zonasi itu dua zona di antaranya terancam kekurangan siswa. Hal ini karena antara jumlah lulusan dengan kuota atau daya tampung lebih banyak daya tampungnya.

Kelima zonasi yakni zona 1 dengan kecamatan Sedayu, Pajangan, Srandakan dan Pandak memiliki jumlah lulusan 2.332 siswa, dan kuota SMPyang tersedia 2.280 kursi. Zona 2 yakni Sanden, Bambanglipuro dan Kretek dengan jumlah lulusan 1.432 siswa dan kuota 1.380 kursi. Zona 3 yakni Pundong, Imogiri dan Jetis dengan 2.030 lulusan dan kuota 2.070 kursi.

Zona 4 Banguntapan, Pleret, Piyungan dan Dlingo dengan lulusan 3.594 siswa dan kuota 3.750 kursi. Sedangkan Zona 5 yakni Bantul, Sewon, Kasihan dengan lulusan 3.933 siswa dan kuota 3.900 kursi. "Jadi ada dua zona yang terancam kekurangan siswa yakni zona 3 dengan asumsi kekurangan 40 siswa dan zona 4 asumsi kekurangan 146 siswa,"ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul Drs Isdarmoko MPar.

Isdarmoko mengakui, PPDB zonasi memiliki beberapa kendala. Kendala tersebut terutama datang dari wali siswa yang menginginkan anaknya bersekolah di sekolah yang dianggap favorit. "Sekolah favorit dan non favorit yang menciptakan masyarakat. Jika orangtua sudah punya stigma seperti ini dia lupa zonasi sudah ketentuan sehingga terkesan memaksakam diri," jelasnya.

Berdasarkan hasil pengamatannya, ketakutan dan ambisi dalam memilih sebuah sekolah merupakan problem dari segmen wali siswa kawasan perkotaan dan pinggiran. Sementara untuk siswa dan wali yang berada di sekolah pelosok, hal ini tidak menjadi masalah yang berat. "Meskipun sistem zonasi namun di DIY ada kesepakatan bahwa nilai tetap diperhitungkan dalam PPDB," jelasnya.

Isdarmoko juga menyampaikan untuk kasus dan konflik PPDB sistem zonasi kebanyakan hanya di tingkat SMP. Sementara tingkat SD potensi konflik rendah karena yang dipakai adalah batasan usia. Dijelaskannya, secara prinsip PPDB yang ada di Bantul mengacu pada ketentuan pemerintah pusat dengan acuannya Permen Kemendikbud serta memakai referensi Kebijakan Gubernur, Perbup 58 Tahun 2019 serta Peraturan Kepala Dinas 140 Tahun 2019.

Dari PPDB Zonasi ini 90 persen jalur zonasi reguler, 5 persen jalur prestasi dan 5 persen jalur khusus seperti perpindahan orangtua dan sebagainya. "PPDB di DIY tetap mempertimbangkan jalur prestasi meski utamanya tetap zonasi tetapi nilai ujian tetap dipertimbangkan," tegasnya.

Adapun PPDB Zonasi di Bantul memiliki pertimbangan wajib mengakomodir siswa dengan radius tempat tinggal 500 meter dari sekolah. Siswa yang demikian harus diterima berapapun nilainya. "Cara mengukur dengan model sistem online yakni google map dan sekolah diimbau selalu berkoordinasi dengan dukuh," katanya.

Untuk penambahan nilai, diperhitungkan berdasarkan zonasi dari Kartu Keluarga (KK). Jika masih dalam satu zonasi satu kecamatan mendapatkan tambahan sebesar 40 poin dari nilai USBN. Kemudian dari luar wilayah kecamatan dalam satu zonasi mendapatan tambahan nilai 30 poin, pendaftar dari luar zonasi luar kecamatan 20 poin dan di luar kabupaten tidak dapat tambahan sama sekali. "Misalnya nilai USBN itu 210, maka jika tempat tinggalnya dalam satu kecamatan dan satu zonasi mendapatkan tambahan 40 poin jadi 250 poin," jelasnya. (Aje)

BERITA REKOMENDASI