Forum Apoteker Serukan Reformasi  Organisasi Profesi

BANTUL, KRJOGJA.com – Sejumlah apoteker yang tergabung dalam Forum Komunikasi Seminat Apoteker (FKSA) se-DIY mendesak adanya reformasi di tubuh Pengurus Pusat (PP) Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Hal ini mendesak dilakukan lantaran pengurus pusat dianggap kurang memperdulikan kepentingan rekan sejawat. Reformasi pengurus juga mendesak dilakukan karena pengurus pusat dinilai kurang transparan dan tak demokratis.

“Kami menilai selama ini PP IAI lebih mengutamakan sikap otoriter dengan membungkam sikap kritis anggotanya padahal sikap kritis itu adalah rambu-rambu organisasi agar tidak melenceng dari AD-ART,” papar Inisiator FKSA apt. Ramadhan Bayumurthy, S.Far, Selasa (7/7).

Adapun PP IAI dianggap memiliki banyak masalah pada transparansi anggaran, dimana anggota merasa bahwa iuran yang ada justru memberatkan. Padahal saat ini belum semua rekan seprofesi apoteker memiliki pendapatan besar.

FKSA  yang memiliki anggota sekitar 3 ribu apoteker se DIY ini terdiri dari apoteker yang bertugas di rumah sakit, apotek, industri farmasi, distributor farmasi serta tenaga pendidik.

“Apabila sikap kami tidak didengarkan maka kami menuntut ketua PP IAI beserta jajarannya di periode 2018-2020 ini untuk mundur dan segera menggelar KLB (Kongres Luar Biasa),” tegas Bayu.

Ditambahkan Bayu, nasib apoteker uuga semakin terpinggirkan seiring keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 03 Tahun 2020. Keberadaan PMK ini, imbuhnya  cenderung mengerdilkan peran apoteker khususnya apoteker yang ada di rumah sakit, dimana dalam aturan itu terus menggerus peran apoteker di RS yang dikategorikan sebagai tenaga nonmedis, bahkan setara dengan petugas laundry serta petugas penunggu kamar jenazah. Jadi bukan sebagai tenaga khusus yaitu tenaga kefarmasian seperti yang ada di regulasi sebelumnya.

“PMK yang disahkan Menkes ini adalah wujud kegagalan PP IAI dalam melindungi sejawat apoteker. Pengkerdilan apoteker juga terkait dengan ketidakjelasan PP IAI dalam visi membangun apoteker,” tegas Bayu.

Bayu menegaskan, PP IAI juga dianggap tak mampu mengawal UU Kefarmasian untuk tetap masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun 2020 sehingga akhirnya UU ini terdepak dari Prolegnas.

“Padahal UU ini sangat urgent sebagai pedoman praktek sejawat apoteker di seluruh Indonesia, karena aturan aturan kefarmasian yang ada sekarang tumpang tindih,” jelasnya. (Aje)

BERITA REKOMENDASI