FPRB Minta Satgas Covid Kabupaten Lakukan Evaluasi

Editor: Agus Sigit

BANTUL, KRJogja.Com – Penyelanggaraan pasar antik di Pasar Seni Gabusan (PSG) Sewon Bantul yang sudah berlangsung mendapat catatan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bantul. Kegiatan tersebut dinilai rawan terjadi penularan Covid-19 kembali. Mestinya pemerintah Kabupaten Bantul lebih berhati-hati memberikan rekomendasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bantul, Waljito SH, Senin (6/12) mengatakan, pihaknya sangat kecewa kegiatan di PSG tersebut. “Panitia yang menggelar acara tersebut sama sekali mengabaikan protokol kesehatan (Prokes),” ujarnya. Menurutnya, dilapangan pengunjung berdesakan tanpa mempedulikan prokes.

Menurut Waljito tidak memungkiri jika kegiatan tersebut digelar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Namun niat mulia mestinya dibarengi dengan prokes memadai. Jangan sebaliknya, membiarkan warga berjubel tanpa memperhatikan prokes. Menurutnya, panitia kurang peka dengan kondisi sekarang ini. Karena sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan belum memadai.

“Kami sebagai relawan sebagai garda depan dalam penanggulangan Covid-19 kecewa dengan kejadian tersebut. Kerja keras relawan dan stakeholder lainnya selama ini tidak dianggap,”ujarnya. Waljito justru mempertanyakan mekanisme izin kegiatan tersebut bisa keluar dari Satgas Covid-19 tingkat kapanewon ataupun kabupaten.

Waljito berharap Satgas Covid-19 melakukan evaluasi kegiatan serupa. “Mari kita berikhtiar bersama agar Covid ini benar benar selesai. Saya bukan anti sebuah kegiatan, tetapi tolong perhatikan prokes. Kami tidak ingin ada gelombang ketiga Covid-19 di Bantul,” ujarnya.

Sementara Ketua Komisi D, DPRD Bantul, Enggar Surya Jatmiko SE MM kaget dengan pengunjung berjubel tanpa mengindahkan protokol kesehatan dalam acara itu. Politisi Partai Gerindra tersebut berpendapat mestinya ketika Pemda Bantul membuat kegiatan bisa menjadi contoh. Pihaknya minta Satgas Covid-19 mengevaluasi kegiatan di PSG agar semua bisa menjalankan prokes.

Enggar setuju jika perekonomian harus bangkit. Tetapi prokes juga diperhatikan ketika menggelar sebuah event dengan pengunjung banyak.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan penerapan aturan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) akan diambil oleh pemerintah guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Pemerintah berfokus menjaga situasi penanganan pandemi secara berkelanjutan guna memastikan Presidensi G20 pada tahun depan dapat berjalan lancar.

Menkominfo Johnny menjelaskan, pemerintah melalui sidang kabinet memutuskan akan memperkuat pengawasan pada periode Nataru nanti untuk menghindari penyebaran COVID-19. Keputusan ini diambil berdasarkan pengamatan mendalam, mempertimbangkan tren kasus

COVID-19 di Indonesia yang melandai, serta beragam informasi terbaru tentang varian baru Omicron yang mengindikasikan bahwa varian ini relatif tidak terlalu mengkhawatirkan.

Pemberlakukan pengetatan aktivitas masyarakat pada saat Nataru diharapkan dapat menjaga momentum penanganan pandemi di Indonesia yang berjalan dengan cukup baik. Hal ini diperlukan karena tahun depan Indonesia akan menjalankan Presidensi G20 dan mengharapkan pemulihan yang saat ini sudah bertumbuh lebih baik.

“Caranya, bukan dengan penerapan PPKM, namun pengetatan Nataru. Jadi nanti akan ada Inmendagri yang secara khusus akan disiapkan bagi aktivitas masyarakat saat Nataru, dengan tetap dapat mengendalikan atau mewaspadai COVID-19,” papar Johnny, Selasa (7/12/2021). (Git/Roy)

BERITA REKOMENDASI