Ikhtiar Bersama Wujudkan Kedaulatan Pangan di Bantul

BANTUL, KRJOGJA.com – Ditetapkannya Kabupaten Bantul sebagai foodestate atau lumbung pangan nasional oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia jadi tantangan bagi Pemda Bantul mengerem alih fungsi lahan. Bantul boleh dibilang punya kontribusi sangat besar untuk mewujudkan kedualatan pangan di DIY. Oleh karena itu eksekutif dan legislatih mesti satu frekuensi dalam mendukung sektor pertanian.

“Tentu ketika berbicara soal kedaulatan pangan ada beberapa masalah yang harus diselesaikan dan diperhatikan yang pertama tentu masalah, lahan, infrastruktur pertanian serta kelembagaan,” ujar anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bantul, Mahamudin SP disela sosialisasi peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Dusun Nglengis Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul, Kamis (2/12/2021).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengungkapkan, bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Bantul sulit tercapai jika lahan pertanian terbatas. Oleh karena itu sesuai kesepakatan bersama legislatif dan eksekutif. Lahan produktif seluas 14.000 hektare harus dijaga dari segala bentuk alih fungsi. “Pemerintah Kabupaten Bantul terus kita dorong untuk memegang komitmen dalam menjaga lahan tersebut. Kita dari dewan pasti melakukan pengawalan,” ujar politisi warga Dusun Piyungan Kapanewon Piyungan tersebut.

Lekaki berputra tiga itupun tidak menampik mencegah alih fungsi dari lahan pertanain menjadi permukiman tidaklah mudah. Khususnya alih fungsi lahan dari orangtua diwariskan kepada anaknya. Dalam posisi tersebut biasanya langsung berdiri bangunan rumah tempat tinggal. Alih fungsi jalur waris itu yang diakui Mahmudin masih sulit dicegah. Disatu sisi pemerintah berjuang keras melindungi lahan produktif sebagai penyangga kebutuhan pangan. Namun warga butuh tempat tinggal membangun keluarga.

“Tetapi ketika pengusaha atau pengembangan ingin membangun perumahan menyentuh kawasan hijau jelas itu tidak bisa karena jelas melanggar aturan,” jelas lelaki bersahaja tersebut. Menurutnya hamparan tersebut dijadikan lahan abadi yang benar- benar dijadikan lokasi budidaya tanaman padi. Artinya pemerintah Kabupaten Bantul dan legislatif tidak sebatas retorika dalam menjaga lahan produktif tersebut.

BERITA REKOMENDASI