Isu Krisis Energi dan Air Jadi Sorotan Periode Terakhir Afnan Hadikusumo di DPD RI

BANTUL, KRJOGJA.com – Setelah resmi ditetapkan sebagai calon terpilih Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mewakili DIY, Afnan Hadikusumo menyampaikan statement cukup menarik. Periode 2019-2024 disebutnya merupakan periode terakhir ia menjadi anggota DPD mewakili masyarakat Muhammadiyah. 

Afnan mengungkap alasan mengapa ia berikrar lima tahun kedepan adalah pengabdian terakhirnya bagi masyarakat DIY dan Muhammadiyah melalui jalur DPD RI. Faktor usia yang tak lagi muda menurut dia jadi salah satu pertimbangan tak lagi akan mencalonkan diri meski sebenarnya tidak ada batasan dari organisasi. 

“Periode ini adalah yang terakhir bagi saya, sekarang usia saya 52, dan lima tahun lagi saya sudah 57. Sadar dirilah, sudah tua dan masih sangat banyak kader-kader Muhammadiyah lain yang gesit dan segar,” ungkap Afnan ketika berbincang dengan wartawan usai Konsolidasi Persyarikatan di Gedung PWM DIY Sabtu (13/7/2019) malam. 

Secara tegas, cucu Ki Bagus Hadikusumo tersebut mengaku siap turut menjaring kader-kader Muhammadiyah potensial yang kedepan akan menggantikannya duduk sebagai senator memperjuangkan kepentingan rakyat di DPD RI. “Banyak sekali komunitas menarik di DIY ini, dan nanti kami akan jalan satu-satu, jaring calon potensial yang ada di sana, kita rangkul,” tandas dia. 

Ketika disinggung sorotan apa yang akan jadi fokus utama selama lima tahun kedepan di periode terakhir sebagai DPD, Afnan mengaku isu krisis energi dan air yang akan terjadi tahun 2030 menjadi yang utama. Disebutkannya, selama ini daerah belum merdeka meski dengan adanya otonomi untuk mengatur sisi anggaran. 

“Padahal itu sangat penting, anggaran diberikan ke daerah untuk dikelola secara mandiri agar daerah tersebut kuat. Selama ini penguatan daerah itu tidak terjadi karena tajuknya benar otonomi namun anggaran dana dipegang pusat. Seharusnya tidak perlu, pusat tinggal mengawasi saja, kewenangan di daerah,” sambung pria yang juga Ketua PP Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini. 

Namun begitu, di masa awal setelah resmi dilantik nanti, DPD RI harus segera merevisi tata tertib dan kelembagaan agar sengketa pimpinan seperti tahun-tahun lalu tak lagi terjadi. “Tatib (tata tertib) seperti pemilihan ketua wakil ketua harus dibenahi terlebih dahulu, baru kelembagaanya. Jangan sampai DPD dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu,” pungkas Afnan. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI