Isu Politik Uang Merebak di Temuwuh

BANTUL, KRJOGJA.com – Perhelatan Pemilihan lurah desa (Pilurdes) di Kabupaten Bantul  baru akan dilaksanakan Minggu (14/10/2018). Masing-masing kader atau tim sukses terus bergerak untuk meraih simpati pemilih. Bahkan mereka tidak segan-segan memberikan janji manis bagi pemilih agar mendukung jagoannya. Namun dibalik hingar- bingar menjelang Pilurdes itu sejumlah warga khawatir pesta demokrasi tingkat desa tersebut dinodai adanya praktik politik uang.

Seperti di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo sudah mendeklarasikan tolak politik uang dalam penyelenggaraan Pilurdes. Penolakan diwujudkan banyaknya spanduk pesan moral hindari politik uang yang terpasang di sejumlah ruas strategis. Ketua RT 1 Dusun Temuwuh Desa Temuwuh Dlingo Bantul, Mujiyono  sebagai inisiator pemasangan spanduk anti politik uang mengatakan, sebelum spanduk dipasang sudah menggelar pertemuan dengan warga. Dalam temu warga disepakati menolak politik uang dalam Pilurdes 2018. “Warga sepakat menolak poliitk uang, ditindaklanjuti dengan memasang spanduk ini,” ujarnya, Kamis (4/10/2018).

Gerakan membuat spanduk anti politik lantaran adanya isu di masyarakat jika dalam Pilurdes kali ini sarat dengan politik uang. Sudah menjadi rahasia umum, di wilayahnya setiap proses pemilihan selalu dibumbui dengan jual beli suara. “Jangankan Pilurdes, pemilihan kepala dusun saja ada politik uang,” jelasnya.

Spanduk tersebut dipasang sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat jangan terlibat dalam politik uang. Diharapkan warga punya komitmen sehingga Pilurdes tahun ini berlangsung jujur, bersih tanpa dinodai transaksi jual beli suara. Spanduk tolak politik uang juga bertebaran dibeberapa  dusun diantaranya Kapingan, Jambewangi dan Salam.

Terpisah Ketua Divisi Penindakan dan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Bantul, Harlina SH mengatakan, dalam setiap pemilihan apapun bentuknya mulai lurah, legislatif   hingga pemilihan presiden. Praktik politik uang tetap menciderai integritas proses pemilihan. Bahkan bisa berpengaruh terhadap kualitas pemimpin yang dihasilkan. “Jika proses pemilihannya saja sarat dengan praktik politik uang, terus bagaimana jika nantinya terpilih jadi pemimpin,” ujar Harlina. (Roy)

 

BERITA REKOMENDASI