Jaksa Agung Terima Gelar Profesor Hukum Pidana Unsoed

Editor: Ivan Aditya

PURWOKERTO, KRJOGJA.com – Jaksa Agung ST Burhanuddin, secara resmi Jumat (10/9/2021) menyandang gelar Profesor Hukum Pidana dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah. Acara pengukuhan profoser hukum pidana digelar terbatas dan disiarkan secara hybrid di Auditorium Graha Widyatama Unsoed.

Rektor Unsoed Prof Suwarto saat konferensi pers setelah pengukuhan mengatakan, pengukuhan profesor merupakan kebanggaan bagi Universitas Jenderal Soedirman. “Kami telah mengusulkan kepada bapak ST Burhanuddin untuk diangkat sebagai guru besar dibidang ilmu hukum. Tentunya kami menilai atas prestasi beliau,” kata Prof. Suwarto.

Menurutnya pemberian gelar profesor telah sesuai dengan aturan dan prosedur perundang-undangan yang berlaku. “Intinya beliau memang layak Karana memiliki sesuatu keistimewaan, memiliki temuan baru salah satu nya adalah hukum restorative. Jadi kami merasa berterima kasih atas pengukuhan profesor ST Burhanuddin yang tadi sudah di Kukuhkan,” ungkapnya.

Guru besar Fakultas Hukum Unsoed, Prof Hibnu Nugroho menbahlan jika ide besar dari Prof Dr ST Burhanuddin merupakan suatu yang cukup memberikan angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia. Ia menjelaskan saat ini kebijakan penegakan hukum di Indonesia dilihat sejak tahun 1981, lebih berorientasi pidana penjara.

“Sehingga bisa dilihat bagaimana lapas itu penuh, sehingga negara dalam tanda petik belum mampu mengimbangi sarana dan prasarana yang ada. Pemikiran pak Burhanuddin ini kedepan harus terus dikembangkan dengan perkara dengan nilainya. Insyaallah kedepan akan imbang mengurangi over kapasitas yang ada,” ungkapnya.

Ia, mencontohkan di negara lain seperti di Belanda sudah hampir imbang, mana yang masuk litigasi dan mana yang tidak masuk litigasi.Kedepan ia menilai perlu dikembangkan lagi pemikiran-pemikiran itu dan kebijakan kebijakan pemidanaan.

“Sehingga kami harapkan paling tidak setiap Kejaksaan Tinggi misalnya 15 persen dari kasus yang ada itu di restorative justice insya Allah akan bisa mengurangi lapas yang ada,” kata Hibnu.

Menurutnya pemikiran ST Burhanuddin kedepan dapat dituangkan dalam RUU KUHAP. Hal ini akan menjadikan lebih kuat dalam artian semua lini penegakan hukum mewajibkan perkara perkara kecil tidak perlu disidangkan, penyelesaian non litigasi. (Dri)

BERITA REKOMENDASI