Jumlah Terlalu Banyak, Pemberhentian PHL Bukan Karena Dari Partai

BANTUL, KRJOGJA.com – Bupati Bantul Drs H Suharsono mengatakan, pemberhentian sejumlah Pegawai Lepas Harian (PHL) di Bantul bukan karena mereka simpatisan partai tertentu. Kebijakan pengurangan pegawai ditempuh dengan pertimbangan efisiensi anggaran. Karena jumlah PHL di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bantul sudah melebihi kebutuhan riil dilapangan.

Sementara pihaknya juga memperhatikan masa pengabdian PHL dan diminta untuk daftar kembali. Sementara beberapa spanduk terpasang disejumlah ruas strategis di Bantul berisi kekecewaan dengan kebijakan Bupati Bantul tersebut.

"Intinya saya mengurangi saja, saya fair saja, bukan karena PHL itu  dari pantai tertentu, ini karena pertimbangan efisiensi," ujar Bupati disela menghadiri program kesiapsiagaan bencana di Paseban Bantul, Kamis (11/1/2018).  

Suharsono menjelaskan, ada salah satu OPD di Bantul itu jumlah PHL mencapai 201 orang. Kemudian ditelusuri dengan memintai keterangan dari OPD itu terkait dengan kebutuhan riil dilapangan, ternyata jumlah idielnya hanya 160. 

“Artinya ada kelebihan pegawai 41 orang, berarti kan mereka menganggur,” ujar Suharsono.  

Oleh karena itu pihaknya akan menata kembali untuk menekan biaya untuk menggaji agar tidak 'muspro'. Oleh karena itu pemerintah daerah dengan pertimbangan berbagai pihak melakukan pengurangan tenaga harian lepas.

Terkait dengan  PHL yang sudah mengabdi beberapa tahun. Suharsono menyarankan untuk daftar kembali, sehingga dalam seleksi ada pertimbangan. Namun pihkanya punya komitmen untuk mengutamakan warga Bantul agar dapat menekan angka pengangguran.

“Masak  tukang sapu saja atau cleaning sevice harus dari luar Bantul, rakyat Bantul paling utama,” ujarnya.  

Untuk menjaga  agar seleksi terbuka dan fair, mekanisme tes semua diserahkan ke Polda DIY. Pihaknya juga tidak akan melakukan intervensi untuk mempengaruhi hasil ujian.

Sementara itu, pasca pemutusan kontrak Pegawai Harian Lepas (PHL), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mengumumkan rencana seleksi penerimaan PHL baru.

Berdasarkan informasi yang dihimpun KRJOGJA.com, pada 11 Januari diumumkan penerimaan tenaga kontrak di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlah total tenaga kontrak yang dibutuhkan sebanyak 46 orang dengan formasi tiga orang sebagai Asisten Penera di Dinas Perdagangan, lima orang juru cuci di Dinas Kesehatan, empat juru masak di Bagian Umum dan Dinkes, dua mekanik di Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Pemukiman, dua montir di Dinas Lingkungan Hidup, lima operator Amroll di DLH, dua operator Backhoe di DLH.

Selanjutnya ada 25 formasi operator komputer untuk ditempatkan di beberapa OPD. Adapun persyaratan rata-rata berumur maksimal 35 hingga 40 tahun serta pendidikan terendah minimal SD hingga D3. Adapun seleksi dibagi dalam beberapa tahap. Pengumuman hasil seleksi administrasi pada 18 Januari dan pengumuman kelulusan seleksi pada 30 Januari.

"Pada penerimaan pegawai kontrak, Pemkab tidak bertanggungjawab atas tawaran pungutan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Seleksi tidak dipungut biaya dan apabila ada yang menawarkan jasa dengan meminta imbalan maka dapat dilaporkan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul, " ujar Kepala BKPP Bantul, Danu Suswaryanta.

Sebelumnya, Danu menuturkan pertimbangan pemutusan kontrak dilakukan untuk penataan tenaga kontrak yang jumlahnya sangat banyak. Selain itu juga bertujuan untuk menempatkan pegawai sesuai kapasitasnya.(Roy/Aje)

Baca Juga: Diberhentikan Mendadak, Apa Salah 329 Tenaga PHL?

BERITA REKOMENDASI