Kalurahan Murtigading, Bertekad Bebas Politik Uang, Siapkan Sanksi Sosial

BANTUL ,KRJogja.Com –  Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul bertekad untuk menghilangkan praktik politik uang. Tekad tersebut tidak main-main, karena mereka telah menyiapkan sanksi sosial bagi warga yang terlibat praktik tak sehat itu, termasuk ikut menerima uangnya.

Dengan mendapat supervisi Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) bersama tim 11 Relawan Anti Politik Uang Kalurahan Murtigading melakukan konsinyering dan Finalisasi Draf Peraturan Kalurahan tentang Anti Politik Uang di kalurahan tersebut di Hotel Ros In,  Minggu (21/11/2021). Jika nanti disahkan, maka Peraturan Kalurahan (Perka) tentang Anti Politik Uang menjadi yang pertama di Indonesia.

“Konsinyering dan finalisasi draf Perka menghadirkan seluruh kepala dukuh, perangkat kelurahan, Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPD) Kalurahan Murtigading. Selain itu juga menghadirkan Bagian Hukum Pemkab Bantul,” ungkap Koordinator umum KISP, Moch Edeward Trias Pahlevi SIP MIP, Senin (22/11/2021).

Menurut Edward, pembahasan utama dalam acara ini terkait penentuan dan finalisasi sanksi sosial terhadap pelaku dan penerima politik uang serta pungli di Kalurahan Murtigading yang dituangkan dalam Perka tentang Anti Politik Uang.

Ikut menyampaikan sambutan dalam acara tersebut, Pembina KISP, Bambang Eka Cahya Widodo, Lurah Kalurahan Murtigading, Sutrisno dan pihak Bagian Hukum Pemkab Bantul.

Ke depan, KSIP bersama TIM 11 Relawan Anti Politik Uang dengan dukungan PF Muda Pertamina Foundation akan meneruskan gerakan melalui Program Desa Semampu (Sejahtera Makmur dan Maju tanpa Politik Uang).

Dijelaskan Edeward, kehadiran Perka ini diharapkan menjadi landasan kuat dalam mendukung jalannya Kalurahan Semampu Murtigading, pengingat Perka mengatur secara komprehensif terkait pendidikan politik hingga juga diharapkan dapat menjadi pilot project bagi seluruh kalurahan di Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap praktik politik uang. “Bagai kami, politik uang merupakan sumber dari segala jenis bentuk korupsi. Secara dampak akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas dan berdampak pada beragam aspek yang berkaitan dengan kebijakan baik fasiltas masyarakat, ekonomi dan lainnya. (Jon)

BERITA REKOMENDASI