Kewaspadaan Politik Uang Perlu Ditingkatkan

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Pada masa kampanye pemilu seperti saat ini, kewaspadaan pada politik uang perlu ditingkatkan. Hal ini karena banyak calon-calon yang hanya ingin mendapatkan suara secara instan dengan membeli suara masyarakat. Ke depannya, calon tersebut ketika menang rentan melakukan tindak korupsi untuk mengembalikan modal saat kampanye.

"Uang memang menjadi bagian dari biaya demokrasi yang tidak bisa dihindari. Namun sebenarnya bisa kita cegah dengan membangun pondasi kesadaran pada masyarakat. Bahwa politik uang justru membuat masyarakat merugi. Masyarakat perlu diedukasi politik untuk menangkal praktik politik uang. Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) jangan hanya jadi Event Organizer (EO) pemilu tetapi juga memiliki tugas mendidik masyarakat," kata Direktur Institut Demokrasi Republikan Syaiful Arif.

Syaiful menambahkan jika politik uang dibiarkan tumbuh subur di alam demokrasi di Indonesia, maka para calon peserta pemilu yang mengikuti pesta demokrasi akan mengandalkan cara tersebut untuk meraih kekuasaan. Yakni hanya mengandalkan modal kampanye yang banyak dengan mengesampingkan kualitas dan kapabilitas diri untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat.

"Jika mereka sudah berkuasa, pelaku politik uang akan melakukan korupsi untuk mengembalikan modal kampanye yang telah mereka keluarkan selama mencari simpati serta dukungan pemilih," tegasnya lagi.

Diakui Syaiful, pekerjaan besar dari penanaman demokrasi di Indonesia yakni biaya alias ongkos politik masih sangat besar dan mahal. Kondisi ini yang membuat praktik korupsi masih terus tumbuh subur di Indonesia. Untuk mengantisipasi praktik politik uang pada momen jelang Pemilu kali ini dengan bermunculannya desa antipolitik uang di DIY.

Beberapa desa di DIY termasuk di Bantul yang telah mendeklarasikan diri sebagai desa antipolitik uang, antara lain Desa Murtigading Sanden Bantul, Desa Sardonoharjo Ngaglik Sleman, dan Desa Candibinangun Pakem Sleman. "Desa-desa antipolitik uang menjadikan komentar untuk mengedukasi masyarakat agar mereka tidak menggadaikan suara hanya demi lembaran rupiah," urainya.

Terpisah, Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho, mengaku sebagai bagian pendidikan demokrasi di tingkat desa, pihaknya telah menetapkan tiga desa yang terpilih menjadi desa pelopor demokrasi. Ketiga desa yakni Desa Guwosari, Desa Sumbermulyo dan Desa Dlingo.

Materi yang diberikan dalam desa pelopor demokrasi di antaranya seluruh warga diimbau dapat aktif dalam mengawal tahapan kepemiluan dan demokratisasi di desanya masing-masing serta penumbuhkembangan demokrasi dari bawah alias akar rumput yang dimulai dari demokrasi desa. Selain itu ajakan partisipasi dan mengawal pemilu dalam kelas demokrasi juga materi mengenai isu-isu krusial dalam tahapan pemilu serentak 2019.

"Kami berharap dengan adanya kelas demokrasi dan kepemiluan dapat meningkatkan kapasitas para kader demokrasi dan kepemiluan yakni masyarakat itu sendiri," tegas Didik. (Aje)

BERITA REKOMENDASI