Kondisi Memprihatinkan, Segera Usulkan RTLH dalam Program BSPS

BANTUL, KRJOGJA.com – Tim Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen (Satker PPK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI didampingi Tenaga Ahli DPR RI serta Pemdes Mangunan Dlingo melihat rumah tidak layak huni yang belum masuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Setelah melihat kondisi rumah  Mujiyo di Dusun Keduwung Mangunan, Pemdes Mangunan akan menupayakan mendapatkan program BSPS tahun depan, meski tahun 2012 juga pernah mendapatkan program serupa dari pemerintah. Dalam cek lapangan itu, Tim Satker PPK juga melihat rumah Jiono di Dusun Kanigoro. 

Baca Juga: Perbaikan RTLH di Solo Terkendala Dana

Tenaga Ahli HM Idham Samawi, anggota Komisi V, DPR RI, Noor Janis Langga Barana yang juga ikut rombogan Satker Satker dan PPK Kementerian PUPR wilayah DIY mengatakan, tinjauan lapangan sebagai tindak lanjut pemberitaan tentang rumah tidak layak huni (RTLH), tetapi belum masuk program BSPS tahun 2019. "Saya sebagai pengawal aspirasi anggota DPR RI, program BSPS dari Kementerian PU, kita datang ke sini untuk memastikan terkait dengan pemberitaan rumah yang semestinya layak mendapat bantuan tapi belum mendapat bantuan," ujar Janis.

Merujuk hasil pengecakan rumah Mujiyo di Kediwung, kondisinya memang tidak layak huni. Meski sudah berdinding tembok, tetapi  semua belum semen. Tidak hanya itu, bagian dalam rumah juga masih beralaskan tanah serta bersekat anyaman bambu. "Setelah kami melihat dan mengecek langsung kondisinya seperti ini, struktur bangunan memang kuat tetapi kondisi  dalam rumah sangat memprihatinkan. Tetapi mengapa tahun 2019 tidak masuk dalam program BSPS, ternyata Pak Mujiyo  ini pernah mendapat bantuan yang sama pada 2012," ujarnya. 

Janis mengatakan, ada beberapa syarat bagi penerima program BSPS  salah satunya, belum pernah menerima bantuan program yang sama atau rumah tersebut tidak layak huni. Meski begitu, rumah milik Mujiyo akan diusulkan untuk menerima bantuan pada 2020. "Nanti kita usulkan di tahun 2020, akan kita usahakan,” ujar Janis. Pihaknya juga minta  dukungan Pemdes Mangunan agar mengusulkan lewat surat resmi lewat aspirasi DPR RI agar ada kearifan untuk mendapat bantuan. 

Baca Juga: Didukung Bupati, Pegiat Medsos Bedah Rumah Warga

Sementara Lurah Desa Mangunan Jiono Ikhsan mengapresiasi kunjungan tim dari Kementerian PU. Jiono mengatakan, tidak masuknya Mujiyo dalam program BSPS 2019, karena berdasarkan data  pernah menerima bantuan pada 2012. Dijelaskan, sebelum nama-nama penerima diusulkan bantuan perbaikan RTLH di desanya. Pemdes  sudah mengumpulkan Ketua Tukun Tetangga (RT) di Mangunan. Hasilnya terdapat 450 RTLH.  "Dari jumlah yang diusulkan itu, yang disetujui sebanyak 227 rumah, dan ternyata masih banyak RTLH belum mendapat bantuan. Oleh karena itu, kita akan mengusulkan di tahun 2020 termasuk rumah Pak Mujiyo ini. Meski tahun 2012 sudah mendapat bantuan kondisi rumahnya masih belum layak," ujarnya.  Jiono berharap, Mujiyo dibantu lagi karena lantai rumah masih tanah dan kondisi sangat memperihatinkan.(Roy)

BERITA REKOMENDASI