Kuasa Hukum Beberkan Fakta Dana Hibah Persiba

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Polemik dana hibah Persiba Bantul kini memasuki babak baru, setelah Pengadilan Negeri (PN) Bantul menolak gugatan Bupati Bantul periode 1999 – 2004, 2005 – 2010 Drs HM Idham Samawi terhadap bupati Bantul. Dengan putusan tersebut tim kuasa hukum penggugat akan banding. Sebagaimana diketahui kasus tersebut bermula ketika penggugat mengembalikan dana hibah Persiba senilai Rp 11,6 miliar ke kas daerah tahun 2014.

Kuasa Hukum Penggugat, Bambang Sudiro SH didampingi Musthofa SH mengungkapkan, pihaknya sepenuhnya menghormati putusan hakim, meski banyak pertanyaaan. Menurutnya terdapat hal-hal yang esensial atau substansial justru dikalahkan oleh hal-hal yang sifatnya teknis.

Bahkan terkait dengan pengembalian dana tersebut juga dibahas dari tahun 2016 sampai 2020, bahwa dana tersebut dibahas agar dikembalikan ke penyetor. Bahkan ada evaluasi dari gubernur poinnya uang tersebut harus dikembalikan ke penyetor.

Bambang mengatakan, jika pengembalian uang ke penyetor juga dikuatkan dengan surat dari Kemendagri. “Mendagri tahun 2016 mengeluarkan surat jika uang itu harus dikembalikan ke penyetor, kedua adanya surat dari BPKP pusat bidang investigasi yang menyatakan satu poinnya uang tersebut tidak ada kaitanya dengan kasus dan harus dikembalikan,” jelasnya.

Bahkan setelah diaudit kerugian Rp 800 juta karena ada markup yang dilakukan Dahono dan Maryani dan sudah divonis pengadilan. Dijelaskan, dalam gugatan juga dilampirkan bukti P-18 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK, bukti P-17 resum hasil tindak lanjut LHP BPK RI atas PAD Pemkab Bantul TA 2013 dan semester 1 TA 2014 tentang penerimaan lain-lain sebesar Rp 11.759.047.750 belum memiliki dasar penerimaan yang sah dari DPPKAD kabupaten Bantul (sekerang BKAD), bukti P-21 APBD tahun 2017, bukti P-22 keputusan gubernur nomor 397 /KEP/2016 tentang evaluasi APBD 2017, bukti P-24 surat keputusan DPRD Kab Bantul nomor 30/2017, bukti P-25 keputusan gubernur DIY nomor 299/KEP/ 2017 serta bukti P-26 APBD 2018.

Terkait majelis hakim yang menyatakan bukti banyak yang fotokopi menurut Bambang, karena bukti-bukti tersebut ditujukan pada pemerintah kabupaten Bantul sabagai tergugat. Sedang bukti aslinya sudah tentu menjadi arsip atau dokumen tergugat. “Tetapi bisa dibuktikan isi dan substansinya adalah sama apalagi dipertegas dengan saksi fakta yang kami hadirkan,” ujarnya.

Selain itu, BPKP perwakilan DIY melakukan pemeriksaan terhadap dana hibah yang diperuntukkan Persiba Bantul sebesar Rp 12.500.000.000, (dua belas miliar lima ratus juta rupiah). Dari pemeriksaan keuangan tersebut ditemukan kerugian negara sebesar Rp 817.000.000 yang dipertanggungjawabkan Mariyani dan Dahono.

Dijelaskan, dari keterangan saksi yang dihadirkan penggugat dari Kejati DIY, berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan dari keseluruhan dana hibah Persiba Bantul sebesar Rp 12.500.000.000, sedih kerugian negara sebesar Rp 817.000.000. Atas putusan hakim, argumen tergugat adalah jika setoran penggugat menjadi milik tergugat ditambah lagi setoran Mariyani dan Dahono keseluruhan Rp 12.500.000.000.

Artinya dana hibah untuk Persiba kembali utuh ke kas daerah kabupaten Bantul. “Pertanyaannya adalah menggunakan dana siapa operasional Persiba selama mengikuti kompetisi divisi utama PSSI tahun 2010/2011 sampai menjadi juara,” ujarnya. (Roy)

BERITA REKOMENDASI