Lurah se-Bantul Gruduk Pemkab Bantul Menuntut Revisi Perpres APBN 2022

Editor: Ary B Prass

BANTUL, KRJOGJA.com – Lurah se Kabupaten Bantul bersama perangkatnya yang tergabung dalam DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Abdesi) Kabupaten Bantul melakukan aksi unjuk rasa damai  untuk menyampaikan aspirasi di depan Kantor Pemkab Bantul Komplek Parasamya, Rabu (15/12).
Aksi tersebut menuntut kepada Presiden agar segera merevisi Perpres No 104/2021 tentang Rincian  APBN TA 2022, karena Perpres tersebut dinilai tidak menghormati kewenangan desa dan bertentangan dengan hasil musyawarah desa. Apdesi minta tuntutan tersebut bisa disampaikan ke Presiden lewat Pemerintah Kabupaten Bantul.
Menurut Ketua Abdesi Bantul, Dra Ani Widayani MIP, Perpres
APBD 2022 ini datang di akhir tahun 2021, padahal proses perencanaan penggunaan dana sudah berjalan sejak dari Musrenbang pedukuhan,  Musrenbang desa, juga Musdes RKA APBDes yang semuanya sudah disusun.
“Maka kalau dirubah dengan Kepres baru ini mencederai proses siklus tahunan dan perencanaan desa”, ungkapnya.
Padahal semua ini merupakan usulan dari warga. Kreteria indikator untuk rencana penerimaan BLT DD belum tahu posisinya akan memakai indikator yang mana.
“Ketika nanti setelah tanggal 31 Desember 2021 kami belum menentukan keluarga penerima manfaat maka BLT DD tidak akan bisa masuk rekening desa. Ingat rekening itu tidak jadi satu lho, ada rekening BLT DD ada rekening DD. Maka ketika dalam 2 minggu ini belum menyusun BNBA sehingga yang 40 persen untuk BLT DD tidak bisa terkucur ke desa,” ungkapnya.

BERITA REKOMENDASI