Mantan Lurah Srigading Mulai Disidangkan

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Sidang dugaan korupsi terhadap mantan Kepala Desa (Lurah) Srigading Sanden Bantul Wahyu Widada SE di Pengadilan Negeri (PN) Bantul memasuki agenda pembacaan nota keberatan (eksepsi), Kamis (09/12/2021).

Penasihat Hukum Wahyu Widada SE dari HK & Partner yang diketuai Hani Kuswanto SH MH, mengemukakan berkeyakinan bahwa ketentuan pasal 156 KUHAP yang memberikan kesempatan bagi terdakwa beserta Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan, tiada lain bermaksud untuk mengajukan keberatan atas dakwaan, karena adanya kekurangan atau kekeliruan yang bersifat yuridis yang akan menyebabkan terdajwa tidak dapat membela dirinya atau dibela oleh Penasihat Hukum dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya di depan pengadilan.

Hani Kuswanto mengemukakan substansi keberatan adalah mengenai masalah cukup alasan atau tidak suatu surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu ditujukan atau diarahkan kepada terdakwa dalam kedudukannya sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat serta kehormatan seperti layaknya semua orang berkeberatan pada harkatnya tidak hanya merupakan keberatan untuk kepentingan terdakwa. Dalam hal ini, terdakwa terdakwa dalam posisi lemah di depan pengadilan

Makna langsung keberatan adalah untuk mengoreksi tata urutan penyusunan sebuah dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dengan implikasi yuridis berupa batalnya sebuah dakwaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 Ayat (3) KUHAP. Selain itu, walaupun keberatan tersebut tidak diterima akan tetapi tetap mempunyai makna, yaitu dapat dijadikan sebagai pembuka tabir permasalahan yang tertuang dalam dakwaan tersebut, yakni dakwaan terhadap Wahyu Widada SE terkait dugaan tindak korupsi.

Hani Kuswanto berpendapat berdasar ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU NO 13/2012 tentang Keistimewaan DIY disebutkan kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata cara pesngisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan pemerintah Daerah DIY, kebudayaan dan pertanahan serta tata ruang. Semua itu dilanjutkan ayat (4) dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan keristimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan desa (Perdes).

Terkait perkara yang membeli kliennya, Hani Kuswanto mengemukakan bahwa kliennya tidak melanggar aturan sebagai didakwakan karena tanah yang dipergunakan merupakan tanah kasultanan (Sultan Ground) yang hak miliknya ada pada Kasultanan yang meliputi tanah keparabon dan tanah bukan keparabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten.kota di wilayah DIY.

Dari ketentuan tersebut di atas, naka dalam perkara yang melilit Wajyu Widada SE harus terlebih dahulu ditentukan apakah’tanah desa; Desa Srigading merupakan tanah Kasultanan atau bukan. Berdasarkan pasal 1 angka (1) Peraturan GubernurDIY No 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desayang dimaksud adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasulyanan/Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak anggaduh yang jenisnya terdiri dari tanah kas desa, pelungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum.

“Menurut pandangan kami, dakwaan yang dialamatkan kepada Wahyu Widada SE tida tepat dan menyalahi aturan yang ada,” tandas Hani Kuswanto, Kamis (9/12/2021). (Hrd)

BERITA REKOMENDASI