Mantan Lurah Srigading Wahyu Widodo Diperkarakan Tanpa Dasar yang Jelas

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Mantan Lurah Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul periode 2014-2020, Wahyu Widodo (49) bisa dikatakan ‘kurang beruntung’, karena diperlakukan tidak adil selepas dirinya sudah tidak menjabat lagi sebagai lurah. Dua tahun berlalu, hak yang semestinya berada pada dirinya yakni ‘pengarem-arem’ belum juga diberikan kepada dirinya. Padahal dalam Pergub maupun SK Purna, disebutkan bahwa begitu seorang lurah lengser, pengarem-arem harus segera diberikan.

“Tetapi kenyataannya sampai hari ini hak saya belum diberikan,” jelas Wahyu Widodo kepada KRJOGJA.com, Sabtu (13/11/2021).

Wahyu Widodo menyampaikan selain haknya tidak diberikan, dirinya juga harus menghadapi persoalan hukum lantaran dituduh telah menyalahgunakan jabatan dengan melakukan penambahan pelungguh pamong dan dugaan penyelewengan pelungguh lurah. Perkara tersebut saat ini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul, dan dirinya sudah tiga kali dimintai keterangan.

Menurutnya, laporan yang ditangani Kejari Bantul tersebut sangat janggal lantaran apa yang dilakukannya semua mengacu pada Pergub No 34/2017 yang mengatur perihal tanah pelungguh. Mengenai tanah pelungguh dan tambahan pelungguh, menurut Wahyu Widodo juga diatur dalam Perdes No 2/2019 yang pembuatannya dikawal oleh pendamping dari Kecamatan dan Dispertaru Provinsi.

Mengacu pada Perdes tersebut, Desa Srigading yang dipimpinnya pada saat itu mendapatkan penghargaan Sebagai Desa Tertib Pemanfaatan Tanah Desa. Penghargaan diberikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X, diterima Wahyu Widodo semasa masih menjabat sebagai Lurah Srigading. “Perdes tersebut sampai sekarang masih berlaku, tetapi mengapa saya justru dilaporkan ke Kejari Bantul,” ucap Wahyun Widodo.

Hal yang lebih membingungkan lagi, pihak yang melaporkan dirinya sebenarnya tidak memiliki proporsi dan tidak jelas posisinya. Wahyu Widodo menambahkan soal pelungguh dan tambahan pelungguh yang dijadikan dasar dirinya dilaporkan ke Kejari Bantul, sebenarnya saat itu bertujuan untuk meningkarkan kesejahteraan pamong dan bisa disewakan kepada masyarakat, sehingga asumsi bahwa dirinya merugikan rakyat dianggap terlalu mengada-ada.

Dijelaskan, di Kabupaten Bantul ada 5 (lima) desa yang dijadikan pilot projek mengenai Perdes tersebut, terutama terkait penambahan pelungguh yang berasal dari pengarem-arem. “Jika memang saya dianggap melanggar hukum, bagaimana dengan lurah yang lainnya?” ucap Wahyu Widodo.

Terkait hal tersebut, Wahyu Widodo memohon Ngarso Dalam Sri Sultan HB X sebagai Raja Mataram dan Gubernur DIY berkenan memberikan ‘titah’ demi terselesaikannya persoalan yang dihadapinya secara adil dan bijaksana. Selain itu, Wahyu Widodo juga berharap agar Bupati Bantul juga ‘turun tangan’ tangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga tidak muncul preseden buruk setelah lengsernya seorang lurah, baik karena kalah ketika ‘bertarung’ lagi maupun karena harus berhenti berdasar peraturan tertentu.

Sementara itu, Direktur Indonesia Monitoring Procedure of Law (Implaw) Yogyakarta R Chaniago Iseda SH, menyampaikan pembatalan Perdes harus ada usulan dari Panewu (kecamatan) ke Bupati selaku Kepala Daerah dan selama ini di Bantul belum ada pembatalan Perdes. Terkait Perdes tersebut juga diatur dalam pasal 8 UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. “Selain itu, dari pihak yang mengajukan pembatalan Perdes harus mengajukan gugatan YUdicial Review ke Mahkamah Konstiutusi,” ujar Chaniago Iseda.

Chaniago Iseda yang ditunjuk oleh Wahyu Widodo sebagai pendamping dalam perkara ini, menyampaikan apa yang dialami Wahyu Widodo sangat janggal dan menyimpang dari aturan hukum. Ditambahkan, tahap demi tahap apa yang dilakukan Wahyu Widodo sebagai Lurah Srigading pada saat itu tidak ada yang menyimpang, karena semua mengacu pada Pergub No 34/2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa dan UU No 13/2012 dimana Lurah bersama BPD sudah menjalankan Pergub secara sah dengan diterbitkannya Perdes No 2/2019. (Hrd)

BERITA REKOMENDASI