Masuk TPST Piyungan Harus Kantongi Rekomendasi, Paguyuban Minta Tak Tebang Pilih

BANTUL, KRJOGJA.com – Pasca Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) dibuka, dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mewajibkan seluruh armada yang masuk ke TPST Piyungan harus mengantongi rekomendasi DLH Kota/Kabupaten masing-masing dan didaftarkan resmi ke DLH DIY. Menanggapi aturan baru ini, dari paguyuban mendesak pemerintah tidak memberlakukan kebijakan ini secara tebang pilih.

Ketua Paguyuban Armada Sampah Non Plat Merah “Eker Eker Golek Menir”, Sodik Marwanto, Selasa (14/4) menuturkan jika sudah menjadi aturan pemerintah pihaknya sebagai wong cilik harus menerima. “Biarpun dengan berat hati harus diterima. Namun susahnya kami harus membeli hidrolis. Syarat mengajukan surat rekomendasi apabila armadanya sudah memiliki hidrolis. Sementara tidak semua armada kuat membeli hidrolis. Satu unit hidrolis bisa dibeli seharga Rp 20 juta. Meski berat, namun karena ini menjadi mata pencaharian utama kami ya kami tetap menerima,” jelasnya.

Diaa kemudian berharap pemerintah tidak tebang pilih dalam memberlakukan aturan ini. Ia kemudian yakin meski sudah diterapkan aturan namun dipastikan tetap ada yang melanggar kesepakatan dan tetap dapat masuk TPST Piyungan dengan bebas. “Saya yakin praktek di lapangan nanti teman-teman yang armadanya tidak memiliki hidrolis ataupun surat rekomendasi tetap dapat masuk atas kebijakan khusus. Ini yang tidak adil,” keluhnya seraya menambahkan jumlah anggota paguyuban sebanyak 150 orang.

BERITA REKOMENDASI