Paslon Wajib Tandatangani Pakta Integritas

BANTUL, KRJOGJA.com – Tahapan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul saat ini yakni mensosialisasikan Peraturan KPU No 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah kepala para pimpinan parpol dan organisasi kemasyarakatan. Dalam sosialisasi ini ditegaskan calon bupati dan calon wakil bupati baik dari perseorangan atau melalui parpol wajib menandatangani pakta integritas.

Ketua Divisi Teknis KPU Bantul, Joko Santosa, Rabu (1/1) menuturkan dalam tahapan pencalonan, hal vital yakni syarat pencalonan dan syarat calon. "Syarat pencalonan adalah syarat formal yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran pada tanggal 16 hingga 18 Juni 2020,” jelasnya.

Bagi bakal calon perseorangan, syarat pencalonan yang harus dipenuhi adalah memenuhi syarat jumlah minimal dukungan serta wajib menandatangani pakta integritas. Sedangkan bagi calon yang diajukan oleh partai politik maka syarat pencalonan yang harus dipenuhi di antaranya surat persetujuan dari pengurus pusat serta pakta integritas yang harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat.

Selain syarat pencalonan, pada saat pendaftaran bakal calon juga harus menyerahkan syarat calon. Syarat calon ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi secara personal baik oleh calon bupati maupun calon wakil bupati. Beberapa syarat calon yang harus disertakan antara lain surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, surat keterangan catatan kelakuan baik dari kepolisian (SKCK), surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan
atau badan hukum dan beberapa syarat calon yang lain.

Sementara, Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho, menambahkan bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota DPR,DPD maupun
DPRD wajib menyertakan surat pengajuan pengunduran diri. Hal yang sama juga wajib dipenuhi bagi calon yang masih berstatus sebagai
Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri, kepala desa dan pejabat BUMN maupun BUMD yang akan mencalonkan sebagai cabup maupun cawabup. “Syarat pencalonan harus lengkap dan benar saat pendaftaran, sedangkan untuk syarat calon dapat dilakukan perbaikan setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Bantul,” tambahnya.

Didik mengimbau agar parpol maupun bakal calon perseorangan aktif melakukan konsultasi pencalonan melalui layanan helpdesk
KPU Bantul. “Adapun helpdesk pencalonan telah dibuka sejak tanggal 4 Desember 2019 mulai Senin hingga Jumat pukul 08.00-
16.00,” tutup Didik. (Aje)

BERITA REKOMENDASI