PBB 2018 Ditarget Rp 36 M

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul optimis mampu memperoleh pasokan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai target yakni senilai Rp 36 miliar. Menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul, Dra Sri Ediastuti MSi masyarakat Bantul termasuk warga yang patuh hukum dan taat peraturan.

”Kami optimis karena warga Bantul juga taat membayar pajak,” jelasnya.

Terkait dengan protes Paguyuban Dukuh (Pandu) Bantul yang pekan lalu mengembalikan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), menurut Sri Ediastuti, masalah itu juga optimis dapat diselesaikan. Pandu melakukan protes karena menolak tagihan kekurangan pajak dalam beberapa tahun sehingga dinilai dapat meresahkan wajib pajak.

Sri Ediastuti menambahkah, surat tagihan pajak yang dikembalikan akan dicetak ulang. ”Permasalahan tersebut juga sudah kami laporkan kepada Bupati untuk penyelesaian dan tindaklanjutnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut Kepala BKAD Bantul mengemukakan, tagihan kekurangan pajak yang tercantum dalam surat tagihan merupakan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang melakukan pemeriksaan di Bantul. Sehingga pihaknya kemudian menindaklanjuti dengan mencantumkan penagihan kekurangan pajak sesuai yang direkomendasikan BPK.

”Tetapi karena ada penolakan maka surat yang dikembalikan kepada BKAD akan dicetakulang, terutama yang tagihannya sesuai data di BKAD selama 2012 hingga 2018. Sedangkan tagihan kekurangan sebelum 2012 bisa diabaikan,” urainya.

Selain itu pihaknya juga siap memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang tagihan kekurangan pajak sebelum 2018. Hal ini karena tidak semua desa menolak dan mengembalikan surat tagihan.

Menurut Sri Ediastuti, bukti pembayaran PBB sangat penting untuk proses sertipikasi tanah. Pasalnya ketika pemilik tanah akan melakukan turun waris atau mensertipikatkan tanahnya, bukti pembayaran selama lima tahun berturut-turut harus dilampirkan sebagai pengesahan rekomendasi. (Jdm)

BERITA REKOMENDASI