PBH Projotamansari Bawa Kasus ‘Brambang’ Nawungan ke Polisi

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Persoalan bawang merah hasil panen petani Nawungan Selopamioro Imogiri Bantul memasuki babak baru. Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Lestari Mulyo didampingi kuasa hukum dari Yayasan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Projotamansari melaporkan Ss dan Wh ke Polres Bantul Polda DIY Jumat (01/10/2021) pekan lalu.

Ss dan Wh dilaporkan ke Polres Bantul sebagai pihak yang membeli bawang merah petani Mei 2021 lalu. Keduanya dilaporkan terkait dugaan tindak pidana penggelapan atau pasal 372 KUHP dan tindak pidana penipuan atau pasal 378 dalam kasus jual beli bawang merah senilai Rp 384 juta yang belum dibayar.

Salah satu kuasa hukum dari petani bawang merah Nawungan dari Yayasan PBH Projotamansari, Noval Satriawan SH, Senin (04/10/2021) mengatakan, sebagai kuasa hukum petani bawang merah Nawungan pihaknya mendampingi Jurianto melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait pembelian bawang merah. “Sudah resmi kamu laporkan ke Polres Bantul Polda DIY terkait dugaan tindak penipuan dan penggelapan dalam jual beli bawang merah senilai Rp 384 juta,” ujarnya.

Kasus tersebut mencuat setelah terlapor Ss dan Wh membeli bawang merah milik petani di Nawungan dengan mengatasnamakan dari PT 3 M. “Kemudian ketika berkunjung ke Nawungan untuk survei lapangan, Ss dan Wh melihat petani panen bawang merah dan kemudian tertarik,” ujar Noval.

Setelah negosiasi harga dan disepakati, Ss dan Wh langsung membeli ke petani dengan bendera PT 3 M. Dalam pembelian tahap I dengan berat 10 ton sebagian dibayar tunai dan sebagian dilunasi dua hingga tiga hari setelah penimbangan.

Kemudian pembelian selanjutnya diperkirakan 2,5 ton sesuai rekap petani senilai Rp 384 juta belum dibayar hingga ini. Setelah ada tunggakan pembayaran tersebut petani berusaha menagih kekurangannya. Bahkan belasan kali Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Bantul mencoba menjembatani. Namun Ss dan Wh terus menunda pelunasan dengan beragam alasan.

“Karena tidak ada niat baik melunasi kekurangan sementara ketika ditagih selalu beralasan berbeda-beda, maka sebanyak 26 petani melaporkan Ss dan Wh ke Polres Bantul dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan,” jelasnya.

Noval menjelaskan, terkait dana talangan secara pribadi dari Abdul Halim Muslih, minggu ini diharapkan sudah ada titik terang. “Terkait dana talangan secara pribadi dari bupati, minggu ini Insya Allah sudah ada titik terang,” ujar Noval.

Sementara kuasa hukum Abdul Halim Muslih dan petani Suyanto Siregar SH menambahkan pihaknya mendorong pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini agar tidak meresahkan masyarakat. Yayasan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Projotamansari sebagai kuasa hukum petani yakni Sigit Fajar Rahman SH M AP, Moh Budi Darma Prasetya SH, Suyanto Siregar SH, Noval Satriawan SH, M Choirul Huda SH MH serta Berkat SH. (Roy)

BERITA REKOMENDASI