PDIP Desak Pengadaan Mobdin Pimwan Dihapus, Ini Alasannya

BANTUL, KRJOGJA.com – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bantul 2020 mengalami defisit Rp 200 juta atau 12,5 persen. Sementara arahan dari pusat, defisit daerah maksimal 6,5 persen saja. Artinya defisit Bantul sudah melebihi ketentuan pusat. 
Sementara itu dari  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bantul mempertanyakan alokasi dana keistimewaan (danais) yang diminta Bantul nominalnya kecil  dibanding kabupaten kota lain yakni Rp 28 miliar.

"Kami dari DPC PDIP Bantul menginstruksikan Fraksi PDIP untuk melakukan pencermatan pada pos pos anggaran dalam belanja APBD. Beberapa hal yang dirasa wajib dihapus seperti pengadaan mobil dinas (mobdin) pimpinan dewan senilai Rp 2,5 miliar dihapus. Selain itu ada honorarium jasa belanja juga ada yang tidak efektif dan perlu dicermati. Adapula alokasi belanja kelestarian aktualisasi adat budaya sebesar Rp 500 juta. Harusnya alokasi dana ini bukan dari APBD tetapi dari Danais," jelas Ketua DPC PDIP, Joko Purnomo kepada KRJOGJA.com, Jumat (27/12).

Berdasarkan data, imbuh Joko, belanja APBD Bantul 2020 sebesar Rp 2,5 triliun, sementara pendapatan hanya sebesar Rp 2,3 triliun. Dengan defisit ini, PDIP berharap raisonalisasi wajib dilakukan supaya defisit APBD sesuai instruksi pusat yakni 6,5 persen.

Dibagian lain, Joko mempertanyakan minimnya alokasi Danais di Kabupaten Bantul yang hanya sebesar Rp 28 miliar saja.
"Mengapa Bantul hanya meminta Rp 28 miliar saja untuk danais, sementara kabupaten/ kota lain di DIY dapat meminta diatas Rp 100 miliar. Mengapa Kabupaten yang identik dengan kawasan budaya justru meminta alokasi paling kecil," tegas Joko.

Joko kemudian menambahkan permohonan alokasi danais besar dapat dipergunakan untuk kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan seni dan budaya. Sehingga danais dapat menutup dan mengurangi defisit APBD yang terlalu besar. (Aje)

BERITA REKOMENDASI