Pelayanan Publik Buruk, Awasi, Tegur dan Laporkan

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Pelayanan publik yang buruk menjadi problem klasik. Sekarang harus ada upaya yang jelas, bagaimana memperbaiki pelayanan publik. Caranya, terus lakukan pengawasan, evaluasi dan tindaklanjuti dengan perbaikan dan inovasi dalam penyelesaian laporan masyarakat. Pelayanan public yang buruk, awasi, tegur dan laporkan.

Demikian diungkapkan Dr Muhammad Najih SH MHum PhD, Ketua Ombudsman RI saat Studium General Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) di Aphitarium UAD, Kampus Utama, Ringroad Selatan, Sabtu (16/10/2021). Stadium General bertajuk ‘Peranan Ombudsman dalam Pencegahab Maladministrasi pada Pelayanan Publik’ dipandu-moderator Dr Anom Asmorojati MH.

Kegiatan tersebut diberi pengantar Rahmat Muhajir Nugroho SH MH selaku Dekan FH-UAD dan dibuka Rektor UAD, Dr Muchlas MT. Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatangan MoU antara UAD dengan Ombudsman RI.

Menurut Muhammad Najih, masalah klasik pelayanan publik di Indonesia bisa ditandai, biayanya mahal, prosedurnya sulit dipenuhi dan harus melalui tahapan yang berbelit-belit. Pemberi layanan tidak ramah dan diskriminatif, tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian layanan. Tanda-tanda lain, tidak transparan, tidak responsif terhadap kebutuhan warga negara. “Pasti ada praktik KKN,” ujarnya.

Muhammad Najih menyarankan, menghadapi pelayanan publik yang buruk, terus melakukan koreksi dan evaluasi sscara mandiri bersama dengan lembaga pengawas internal dan pengawas eksternal yang ada. “Cara lain, kerja sama dan koordinasi Ombudsman RI dengan lembaga terkait,” ujarnya.

Ditambahkan, perlu memastikan secara riil perbaikan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat. Baik tindakan korektif, perlakuan saran dan rekomendasi.

Sedangkan Rektor UAD dalam sambutan antara lain mengatakan, mendorong penelitian hilirisasi. MoU, mendorong tukar menukar SDM UAD dengan Ombudsman. (Jay)

BERITA REKOMENDASI