Pemkab Bantul Bertekad Kurangi Jumlah RTLH

Editor: KRjogja/Gus

PANDAK, KRJogja.com – ‎Ribuan rumah di Kabupaten Bantul masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).‎ Merujuk data Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul, tahun 2021, secara keseluruhan terdapat 6.381 rumah milik warga masuk kategori RTLH. Dari jumlah tersebut 3.792 sudah tertangani, sisanya akan segera diberesi.

“Hingga saat ini sudah 3.792 RTLH sudah tertangani, tetapi kita masih ada pekerjaan rumah sekitar 2.589 RTLH,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul, Bobot Ariffi’aidin disela menyerahkan bantuan peningkatan kualitas RTLH, DAK Tahun 2021 di Kapanewon Pandak Bantul, Rabu (23/6).

Bobot mengatakan, tahun anggaran 2021 ini DPUPKP mengalokasikan anggaran untuk bantuan RTLH mencapai 127 unit di Kapanewon Pandak dan Pleret. “Di Kapanewon Pandak berada di Kalurahan Triharjo, Gilangharjo serta Wijirejo masing-masing 20 unit. Sementara khusus Kapanewon Pleret tersebar di Kalurahan Segoroyoso 25 unit dan dua unit Kalurahan Wonolela,” ujarnya.

Setiap penerima program mendapatkan bantuan Rp 20 juta, dengan rincian Rp 17,5 juta untuk meterial dan Rp 2,5 juta ongkos tenaga kerja. Selain itu, penerima bantuan RTLH sudah memenuhi sejumlah persyaratan dan bersedia swadaya menambah biaya untuk membangun rumah.

Sementara Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih mengatakan, Pemkab Bantul berusaha setiap rumah di Bantul layak huni. Sehingga setiap tahun Pemkab Bantul berkolaborasi dengan pemerintah pusat, Provinsi DIY, lembaga-lembaga donor dan juga kalurahan diminta mengalokasikan anggaran APBD Kalurahan setiap tahun minimal lima unit RTLH untuk warganya.

BERITA REKOMENDASI