Pemkab Bantul Gerus Angka Kemiskinan dengan Pemberdayaan

BANTUL, KRJOGJA.com – Pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul yang saat ini masih diangka 13 persen. Berdasarkan data terakhir, persebaran kemiskinan berada di Kecamatan Sewon, Jetis, Imogiri serta Dlingo. Oleh karena itu, setiap tahun angka kemiskinan harus dipangkas dengan program yang sudah digulirkan. 

“Angka kemiskinan absolut atau orang miskin karena lansia dari keluarga tidak mampu, tidak punya aset ataupun saudara  di Kabupaten  Bantul saat ini mencapai 10.000 jiwa,” ujar Wakil Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih, Jumat (13/9/2019).  

Menurut Halim, penanganan kemiskinan absolut tidak bisa dilakukan dengan pemberdayaan. Jika sistem pemberdayaan tersebut masih diterapkan untuk penanganan warga  miskin absolut. Kebutuhan anggaran sangat besar sekali tetapi tidak efektif. Langkah paling efektif  dan efisien dari sisi anggaran warga miskin absolut harus jamin hidupnya, mulai dari kebutuhan makan hingga tempat tinggal. 
“Yang 10.000 warga miskin absolut itu sudah dikotak saja, jangan bicara pemberdayaan untuk yang absolut ini, karena kalau pemberdayaan memboroskan anggaran tapi tidak ada efeknya,” jelasnya. 

Oleh karena itu, pemberdayaan warga miskin harus dilakukan asesment terlebih dahulu. Sehingga program yang digulirkan sesuai potensi masing -masing. “Warga miskin yang diberdayakan itu hasus dilakukan  asesment dulu untuk menentukan usaha apa yang tepat. Jangan sampai penjual yang bisa dipasar kemudian dibantu kambing kan tidak bisa merawat kambing,” ujar Halim.  

Sejauh ini pemerintah memang sudah mengalokasikan anggaran untuk menggerus angka kemiskinan absolut di Bantul. Diantaranya dengan pembangunan RTLH dan juga pemberian makanan tambahan bagi warga miskin. Dengan demikian angka kemiskinan bisa berlahan diturunkan. 
“Warga dari golongan miskin tetapi masih muda, tentu harus diberdayakan,” ujarnya.  

Karena Program Keluarga Harapan (PKH) ternyata efektif mengurai persoalan kemiskinan.  Banyak contoh peserta PKH kemudian bisa keluar dari jerat kemiskinan. Menurut Halim, ketika orintasi jangka panjang,  pemberdayaan  paling tepat mengurangi angka kemiskinan. 

Terpisah Camat Dlingo  Deni Ngajis Hartono, SSTP, MPA mengatakan, sesuai dengan kewenangan kecamatan. Salah satunya dengan memberikan kemudahan dalam memberikan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Selain itu juga digulirkan program pemberdayaan lewat penyusunan APBDes. “Dalam APBDes itu kami minta agar ada program  pelatihan yang diakomodir dari desa itu upaya dari pemerintah kecamatan,” ujar Deni. (Roy)

BERITA REKOMENDASI