Pemkab Bantul Tingkatkan PAD dari Sektor Pajak, Ini Strateginya

Editor: Agus Sigit

BANTUL, KRjogja.com – Tahun 2021 merupakan tahun kedua yang berat bagi perpajakan Indonesia, khususnya di Kabupaten Bantul. Dimana fokus terbelah antara tuntutan pencapaian target penerimaan daerah dari pajak daerah dan fokus meringankan beban ekonomi yang dipikul masyarakat akibat pandemi Covid-19, yang sampai saat ini masih mengalami fluktuasi dan pemberlakuan PPKM oleh Pemerintah Pusat. Dengan kondisi tersebut, berbagai strategi dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di tengah pandemi Covid-19, tetapi tetap mengupayakan pemulihan ekonomi dan perlindungan kesehatan, yakni pemberian vaksinasi bagi masyarakat di Bantul.

Hal tersebut dikemukakan Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih pada acara monitoring dan evaluasi serta pengundian atas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) , berupa penghapusan denda pajak dari tahun 1994 sampai dengan 2020 di lantai tiga Kantor Bupati Bantul Komplek Parasamya, Selasa (7/9). Dihadiri jajaran Forkompimda Bantul dan Panewu yang wilayahnya lunas pajak.

“Dengan penghapusan denda 1994-2020 ini diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat meningkat dan melunasi tagihan PBB P2, bukan hanya untuk tahun pajak 2021, tetapi juga untuk tahun pajak sebelumnya,” papar Bupati Bantul.

Menurut Bupati Bantul, strategi lainnya adalah pemberian stimulus pajak sebagai penghargaan atau reward atas kesadaran masyarakat yang sudah melaksanakan kewajiban membayar PBB P2 di awal waktu, sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan. Pemberian reward atas pelunasan PBB P2 ini telah dijadikan agenda rutin dan dianggarkan di APBD setiap tahunnya.

“Berbagai upaya ini diharapkan selain dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak di Kabupaten Bantul , tetapi juga diharapkan menjadi faktor pendukung penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantul, serta menjadi dukungan bagi masyarakat Bantul agar tetap bertahan dan menggerakkan perekonomian Kabupaten Bantul.

Sementara Kepala BKAD Bantul Trisna Manurung MSi melaporkan, maksud dan tujuan acara montoring tersebut, agar terwujudnya kepatuhan masyarakat luas dalam memenuhi kewajiban membayar PBB P2 .

Pokok ketetapan PBB P2 tahun 2021 sebesar Rp 71.099.483.092 dengan jumlah objek pajak PBB 652.878 OP. Sedangkan realisasi pembayaran PBB P2 tahun 2021 sampai 31 Agustus 2021 sebesar Rp 39.288.790.245, dengan jumlah 431.852 objek pajak dan apresiasi yang setingi-tingginya bagi 21 Kalurahan serta Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Kretek yang sudah lunas pajak 2021.

Acara diakhiri dengan pengundian hadiah bagi wajib pajak yang sudah lunas pajaknya.Jumlah SPPT yang diundi sebanyak 511 878 NOP dengan pokok ketetapan terbayar sebesar Rp 6.416.454.693 atas pembayaran BPP P2 Januari sampai 15 Juli 2021 untuk jatuh tempo bulan Juli 2021, meliputi Kapanewon, Srandakan, Sanden, Kretek, Bambalipuro, Dlingo dan Pajangan. (Jdm)

BERITA REKOMENDASI