Penarikan PBB Bisa Merujuk Data Lapan

Editor: KRjogja/Gus

BANTUL, KRJOGJA.com – Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) punya komitmen dalam menyuplai data penginderaan kepada pemerintah sebagai rujukan mengambil kebijakan. Mulai dari data lahan pertanian, pontensi perikanan hingga peta tanah dan bangunan. Bahkan pemerintah  kota Semarang di Jawa Tengah sudah memanfaatkan data satelit dari Lapan sebagai acuan untuk menarik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kota tersebut.                                           

"Kota Semarang sudah memanfatkan data dari Lapan untuk memudahkan penarikan PPB. Dengan data itu tidak ada istilah masyarakat memanipulasi data pajak bumi dan bangunan," ujar Kepala Biro Kerjasama Humas Humas dan Umum Lapan, Chris Dewanto didampingi stafnya Arisdiyo  disela sosialiasi hasil Litbangyasa Lapan di Graha  Gandung Pardiman Center (GPC) di Numpukan Karangtengah Imogiri Bantul, Sabtu (10/11). Dalam acara yang diikuti puluhan mahasiswa di Yogyakarta itu juga dihadiri anggota DPR RI, Drs Gandung Pardiman MM.

Chris mengatakan, data satelit dari Lapan itu oleh salah satunya dimanfaatkan untuk memudahkan dalam penarikan PBB di kota terebut. Karena dengan data itu semua terlihat dengan sangat jelas, mana lokasi bangunan dan pekarangan.  Artinya pemerintah tidak akan bisa lagi disajikan data fiktif  dilapangan. "Masyarakat tidak bisa lagi mengatakan yang tidak sebenarnya , karena data dari setelit terlihat sangat jelas," ujarnya. Menurut Chris, Indonesia  merupakan negara terkaya nomor 16 di dunia.  Oleh karena itu jangan sampai negara kaya tetapi pendapatan dari sektor PBB belum bisa dioptimalkan. Karena data satelit itu bisa dijadikan acuan untuk melihat mana lahan hutan , hutan perkebunan dan lahan pertanian. 

"Kami dari Lapan punya komitmen menyediakan data untuk memajukan bangsa dan Negara Indonesia," ujar Chris. Sejauh ini dari Lapan menyediakan  data peta tematik sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah. Selain itu data penginderaan tentang peta bumi dan bangunan.  Selain itu Lapan juga punya data tentang zona potensi penangkapan ikan. "Nelayan dengan kapal besar bisa mengakses informasi tentang zona potensi ikan itu, kami punya datanya dimana ikan itu berada. Sehingga nelayan tidak lagi mencari ikan tetapi menangkap ikan," ujarnya. 

Sementara anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengatakan, sosialisasi tersebut sangat tempat untuk bekal pengembangan sebuah daerah. Jika memungkinkan mulai dari desa , kecamatan dan kabupaten itu punya peta tematik masing masing. "Data Lapa ini bisa digunakan untuk membuka semua potensi di masing masing daerah," ujar Gandung. Pihaknya mendorong agar pemerintah daerah bersinergi dengan Lapan ketika akan melakukan pembangunan. (Roy)

 

BERITA REKOMENDASI