Pengembang Tetep Wajib Patuhi Peraturan

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Asosiasi Pengembang Perumahan Sederhana Sehat Nasional (APERNAS) memastikan pengembang yang tergabung dalam asosiasinya tidak membohongi warga. Sehingga apa yang ditawarkan sesuai dengan realita spesifikasi yang ada. Apabila ada pengembang nakal yang tergabung dalam APERNAS namun disinyalir membohongi konsumen, maka pihaknya siap memberikan sanksi.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APERNAS DIY Suranto Ramli menuturkan pihaknya berkomitmen menjaring anggota yakni pengembang yang memiliki komitmen tinggi untuk melayani masyarakat dalam penyediaan fasilitas rumah murah. Meski demikian, tidak lantas rumah yang murahan namun rumah murah yang tetap berkualitas.

”Hal yang penting dari pendirian perumahan adalah soal perizinan. Kami selalu mewanti-wanti anggota kami untuk tidak membohongi masyarakat. Misalnya ada pengembang yang sudah promosi besar-besaran, mengaku sudah buka perumahan sampai pasang bendera dan sebagainya, tetapi tanah yang akan dibangun perumahan itu belum dilakukan pematangan, atau bahkan belum jelas terkait administrasinya. Kami dari APERNAS melarang pengembang demikian masuk dan sampai saat ini tidak ada keluhan,” urai Suranto.

APERNAS DIY memiliki 65 anggota yang merupakan pengembang dan developer yang melakukan investasi di DIY. Terkait investasi, Suranto mengaku investasi bagi usaha developer baik perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau bahkan perumahan profit, pilihan pengembang kebanyakan masih di kawasan Sleman, Bantul bahkan Kota Yogya.

Sedangkan mengenai perluasan lahan investasi ke kawasan Kulonprogo dan Gunungkidul, Suranto mengaku meski ada beberapa pengembang yang masuk di dua kawasan ini, namun tidak sebanyak di kawasan Sleman dan Bantul. ”Faktor ini dimungkinkan karena konsumen masih memilih membeli rumah di kawasan Bantul dan Sleman,” jelasnya.

Terpisah, anggota Komisi A DPRD Bantul Amir Syariffudin, mengatakan secara prinsip pihaknya mengapresiasi maraknya pengembang yang mulai menyediakan perumahan MBR. Meski demikian pihaknya mewantiwanti supaya pengembang tetap mematuhi peraturan yang berlaku. ”Yang paling penting pengembang jangan sampai menabrak lahan hijau,” tegasnya.

Amir menambahkan di Kabupaten Bantul telah ditetapkan kawasan lahan abadi atau lahan hijau seluas 3.000 hektare. Lahan abadi ini selamanya tidak boleh dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian. Hal ini karena Bantul sebagai penyangga perekonomian di DIY tetap harus bisa swasembada pangan dan mempertahankan ketahanan pangan DIY. (Aje)

BERITA REKOMENDASI