Penyusunan Perdes Kurang Transparan, Warga Srigading ‘Wadul’ Bupati

Editor: KRjogja/Gus

BANTUL, KRJOGJA.com – Sejumlah ‎tokoh masyarakat dari Desa Srigading Sanden Bantul mengadu ke Bupati Bantul Drs H Suharsono. Warga menuntut pembatasan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa karena dinilai merugikan petani di Srigading. Sementara Inspektorat, Bantul tengah melakukan penyelidikan awal terkait Perdes No 2 Tahun 2019 tentang tanah kas desa.

Tokoh masyarakat Srigading, Sugeng W mengatakan, Perdes yang disahkan lurah sebelumnya tidak memberikan rasa adil bagi petani. Khususnya petani yang selama ini menggarap tanah kas desa. Dengan Perdes tersebut dipastikan bakal setelah perangkat desa tanah pelungguhnya ditambah luasannya.

“Dalam Perdes itu ada penambahan luasan tanah pelungguh atau tanah bengkok bagi perangkat. Otomatis akan menghilangkan tanah kas desa yang selama ini disewa petani,” ujarnya, Kamis (24/9).

Sugeng menjelaskan, proses pembuatan Perdes ditengarai tidak melewati proses sosialisasi. Bahkan setelah Perdes disahkan Lurah Desa Srigading, warga sama sekali tidak bisa mengakses Perdes. “Kondisi ini menjadi indikasi tidak adanya transparansi dan Perdes dibuat tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.

Sugeng juga mengatakan, dalam proses pembuatan Perdes juga dipertanyakan karena ada dugaan tidak melibatkan BPD. Sedang perangkat baru mengetahui setelah Perdes dijalankan. Selain itu, tanah kas Desa Srigading justru bertambah banyak dibanding sebelumnya. Jangan sampai tanah sultan ground, tanah wedi kengser dijadikan tanah kas desa.

Terpisah Sementara Kepala Inspektorat, Pemkab Bantul, Hermawan Setiaji menjelaskan, pihaknya telah melakukan penyelidikan awal terkait Perdes No 2 Tahun 2019 tentang tanah kas desa bahwa tambahan tanah bengkok untuk pamong belum sah. Karena sampai sekarang ini belum ada surat ketetapan lurah. Dengan demikian, Perdes No 2 Tahun 2019 belum bisa dilaksanakan, sampai hari ini tidak ada surat ketetapan lurah. Dalam menyusun Perdes mestinya melibatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa, perangkat desa. Tetapi tidak semuanya diundang dan diduga hanya menghadirkan beberapa anggota BPD dan perangkat desa.

BERITA REKOMENDASI