Penyusunan Perdes Kurang Transparan, Warga Srigading ‘Wadul’ Bupati

Editor: Agus Sigit

Oleh karena itu, bahan menyusun Perdes itu hanya diputuskan beberapa orang saja. Menurut Hermawan, jika lurah bijaksana mestinya dikumpulkan semua BPD, perangkat desa baru dibahas supaya transparan. Setelah mengetahui penyelidikan awal terkait proses pembuatan Perdes tersebut. Dengan fakat tersebut Perdes tersebut bakal diperbaiki bahkan dibatalkan karena tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat. “Serta mengabaikan rasa keadilan dari masyarakat,” ujarnya.

Tetapi ketika penyelidikan selesai, Inspektorat akan memfasilitasi masyarakat berdialog dengan para perangkat desa terkait dengan produk hukumnya (Perdes-red). Terkait sewa tanah kas desa dan tanah bengkok sesuai peraturan. Pihak yang berhak menyewakan hanya pemerintah desa bukan pamong yang memiliki tanah pelungguh atau bengkok. Karena ada bagi hasil yakni 30 persen untuk desa dan 70 persen bagi perangkat desa yang mendapatkan tanah pelungguh. (Roy)

BERITA REKOMENDASI