Peremajaan Kendaraan Dinas Penting Dilakukan

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bantul yang digunakan untuk sarana pelayanan masyarakat yang sudah tidak layak lagi untuk dioperasikan perlu dilakukan peremajaan kendaraan. Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Bantul, Joko B Purnomo dalam penyelenggaraan apel kendaraan dinas OPD Pemkab Bantul, Senin (01/11/2021) di Lapangan Trirenggo.

”Kalau memang sudah tidak layak lagi untuk operasional melayani masyarakat ya harus diremajakan secara bertahap menyesuaikan anggaran di masing-masing OPD, ” ungkap Joko.

Apel kendaraan bermotor dinas OPD Pemkab Bantul yang diprakarsai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul digelar bertahap selama 2 hari Senin dan Selasa (01-02/11/2021). Menurut Wakil Bupati Bantul yang juga didampingi Sekda Bantul Drs H Helmi Jamharis MM, apel kendaraan dinas ini, selain untuk mengetahui kondisi kendaraan juga untuk kesiapan penggabungan bebera OPD di lingkungan OPD Pemkab Bantul.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Aset Daerah (BKAD), Drs Trisna Manurung MSi menambahkan, dalam waktu dekat atau awal 2022 keberadaan OPD di Bantul akan ada perubahan dengan penggabungan dan pemisahan. Maka perlu dilakukan apel kendaraan dinas untuk mengetahui atau mengidentifikasi jumlah dan kondisi kendaraan di masing- masing OPD.

“Yang kedua untuk melakukan upaya tertib administrasi dan ke tiga untuk mengetahui kondisi dan siapa pemegang kendaraan, termasuk bagaimana perawatannya,” papar Trisna Manurung.

Menurut Trisna, sebenarnya dari beberapa OPD sudah mengajukan permohonan tambahan kendaraan baru. Tetapi karena adanya pandemi Covid-19 sehingga ada kebijakan Bupati melakukan rekrousing dana, maka menambahan kendaraan dinas belum bisa dilayani semua.

Sementara jumlah kendaraan bermotor dinas di OPD Bantul hingga saat ini , kendaraan dinas jenis roda empat tercatat 87 unit dan roda dua 399 unit. (Jdm)

BERITA REKOMENDASI