Perkara di PTUN Yogya Setahun Hanya 20 Kasus

Editor: Ivan Aditya

BANTUL (KRjogja.com) – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta sangat minim perkara dibanding daerah-daerah lainnya. Tahun 2015 lalu total hanya 26 perkara, bahkan tahun 2014 hanya ada 13 perkara, turun jauh dari tahun 2013 total 28 perkara masuk.

Dibandingkan perkara yang masuk PTUN Semarang hingga 100-an perkara, PTUN Surabaya 200-an perkara dan paling banyak di PTUN Jakarta di atas 300 perkara jelas perkara di PTUN sangat jauh selisihnya. Saat ini, hingga Mei 2016 ini perkara yang masuk di PTUN Yogyakarta baru mencapai 13 perkara.

"Perkara di PTUN Yogya paling sedikit, kita tidak tahu penyebabnya. Tidak banyak perkara bisa  jadi karena kebijakan pemerintah setempat tidak ada yang salah dalam membuat kebijakan atau mungkin bisa juga karena keistimewaan Yogya dengan budaya masyarakat yang permisif, tidak mempermasalahkan kebijakan pejabat publik walau dirasa memberatkan atau salah. Yang jelas PTUN sifatnya hanya menunggu laporan/gugatan dari masyarakat,” papar Humas PTUN Yogya, Umar Dhani SH MH di Kantor PTUN, Banguntapan Yogyakarta, Jumat (24/06/2016).

Karena sedikitnya perkara di PTUN Yogyakarta, lanjut Umar, sehingga hakim-hakim PTUN Yogyakarta banyak mengambil kesempatan tugas di Yogyakarta untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi  dengan belajar. “PTUN sebagai kontrol atas kebijakan pejabat publik, kalau tidak ingin digugat maka pejabat harus membuat kebijakan yang benar,” tegas Umar.

Pejabat publik yang mendapat gugatan dari masyarakat, sesuai UU 30/2014 pasal 53 harus menanggapi atau menjawab gugatan tersebut. “Bila gugatan yang diajukan masyarakat tidak mendapat respon dari pejabat bersangkutan, maka secara hukum pejabat tersebut dianggap membenarkan gugatan tersebut dan PTUN bisa mengabulkan permohonan gugatan masyarakat,” papar Umar. (*-2)

BERITA REKOMENDASI