Pihak Dirugikan Dapat Mengajukan Gugatan Pembatalan

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Ketua Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Janabadra (HKI UJB) Dyah Permata Budi Asri SH MKn menilai pekara sengketa Apkomindo merupakan sengketa bisnis karena menyangkut penggunaan hak cipta berupa logo untuk kepentingan komersial. Sehingga dalam penyelesaaian sengketa tersebut harus dilakukan di Pengadilan Niaga.

“Bila ada pihak yang dirugikan atas terbitnya sertifikat hak cipta maka dapat melakukan gugatan pembatalan di pengadilan niaga. Perkara Apkomindo ini merupakansengketa bisnis sehingga mediasi sangat perlu dan wajib dilakukan sebelum adanya tuntutan pidana. Penyelesaian juga harus dilakukan di pengadilan niaga,” ujar Dyah Permata Budi Asri SH MKn saat menjadi ahli dalam sidang pidana penggunaan logo Apkomindo yang menyeret Ketua Umum DPP Apkomindo, Ir Soegiharto Santoso alias Hoky dipimpin hakim Subagyo SH MHum dengan jaksa Ansyori SH dan Sabar Sutrisno SH serta penasihat hukum Bimas Ariyanta SH dan Ari Seno SH di PN Bantul, Kamis (20/07/2017).

Disebutkan, dalam pasal 95 ayat 4 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sengekta harus dilakukan di pengadilan niaga karena merupakan hukum bisnis.  Karena menurutnya pemanfaatan HKI ada hubungan ekonomis dan harus memenuhi unsur kerugian dan dapat dirugikan. Bahkan ketika dibawa ke ranah pidana, mediasi bisa dilakukan baik disaat penyidikan atau sebelum penyidikan.

“Seorang pemegang setifikat HKI harus jelas berapa kerugian dan siapa yang menyebabkan kerugian sebelum mempermasalahkan dan melakukan tuntutan. Langkah ini untuk merinci seberapa banyak nilai ekononmis yag diderita pemegang hak cipta atas penggunaan pihak lain tanpa izin,” lanjut ahli yang juga kandidat doktor FH UII Yogyakarta ini.

Selain itu ahli juga menyebut penggunaan logo yang tercantum dalam AD/ART Apkomindo merupakan hak sebuah organisasi. Apalagi AD/ART ada lebih dulu yakni pada 2002 sebelum terbitnya sertifikat hak cipta tahun 2010. Sehingga penggunaan logo Apkomindo oleh organisasi tetap sah sesuai AD/ART Apkomindo.

Di sisi lain sebelum adanya UU HKI terbaru, dalam pendaftaran hak cipta tak dilakukan pemeriksaan substansi hanya berupa administrasi. Hal ini sebuah kelemahan sistem yang dibuat pemerintah. Sehingga apakah logo atau hak cipta telah digunakan atau dimiliki organisasi Dirjen HKI Kemenkum HAM RI tak bisa melacak.

“Dengan adanya kelemahan tersebut, sejak terbitnya UU HKI yang baru 2014, pendaftaran hak cipta tak diperbolehkan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik akibat terbitnya sertifikat HKI,” jelas Dyah Permata Budi Asri.

Sementara Ahli Hukum Pidana dari Universitas Janabadra Yogyakarta, JS Murdomo SH MHum menambahkan, seseorang dinyatakan telah melakukan tindjk pidana manakala telah memiliki unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan. Bila tak memenuhi unsur maka apa yang disangkakan dan didakwaan tidak benar. Termasuk apa yang didakwakan tehadap Hoky bila tak memenuhi unsur maka tidak dapat dibenarkan. (Usa)

BERITA REKOMENDASI