Polisi Harus Jaga Netralitas Dalam Pilkada

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Setiap anggota polisi harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Tidak dibenarkan anggota polisi berpihak kepada salah satu pasangan calon bupati (cabup)-calon wakil bupati (cawabup), meskipun hal itu dilakukan secara tidak langsung atau dari balik layar.

Jika ditemukan adanya ‘oknum’ anggota polisi yang tidak netral, yang bersangkutan akan berhadapan dengan aturan internal di kepolisian. Bisa nantinya akan dihadapkan pada sidang disiplin atau sidang kode etik.

Selain itu, masyarakat harus menjaga kerukunan dan kebersamaan, meskipun pilihannya berbeda. Masyarakat harus saling menghormati dan tidak saling menghujat agar kamtibmas tetap kondusif.

Perbedaan pilihan sah-sah saja, tetapi tidak boleh menjadikan hal itu masyarakat lalu terkotak-kotak. Perbedaan pilihan hanyalah sebagian dari perjalanan demokrasi, sehingga harus dijunjung tinggi. Nantinya, setelah pilkada selesai, masyarakat akan kembali bersatu lagi dalam tananan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Hal tersebut disampaikan Kapolsek Sedayu Polres Bantul Polda DIY Kompol Ardi Hartana SH MH MM, Sabtu (14/11/2020) terkait semakin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Bantul. Jajaran Polsek Sedayu secara intensif melakukan koordinasi dengan pihak Koramil dan kecamatan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompincam) Sedayu untuk menciptakan situasi dan suasana yang nyaman dan damai.

Terkait dengan pengamanan selama kampanye hingga hari ‘H’ coblosan, pihaknya berkoordinasi dengan Satuan Intelkam Polres Bantul, dalam hal perizinan pelaksanaan kampanye di wilayah hukum Polsek Sedayu. Ardi Hartana menyampaikan untuk memenuhi asas kebenaran dan keadilan selama kampanye, pihaknya juga berkoordinasi dengan Panwascam Kecamatan Sedayu terkait izin kampanye dan penertikan APK.

Selain itu, selama masa pandemi Covid-19, pihaknya tetap Melaksanakan protokol kesehatan (prokes) secara ketat, yakni menaati perihal pemakaian masker, kebiasaan mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saat pelaksanaan kampanye, pihaknya melakukan pengamanan terbuka (berpakaian dinas) maupun tertutup (berpakaian nondinas) di lokasi kampanye yang dilakukan masing-masing paslon tanpa membedakan perlakuan dalam pelaksanaan pengamanan kampanye.

Secara khusus Ardi Hartana menandaskan jika ditemukan ada anggotanya yang secara nyata berpihak pada salah satu paslon, nantinya akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku di institusi kepolisian. Karena itu, jika masyarakat menemukan bukti-bukti ketidaknetralan anggota Polsek Sedayu dalam urusan Pilkada, dipersilakan melapor ke Unit Provos Polsek Sedayu yang dipimpin Kanit Provos Ipda Basuki.

“Setiap laporan masyarakat yang disertai bukti-bukti dan saksi-saksi, pasti segera ditindaklanjuti,” tandas Ardi Hartana.

Terkait saat kampanye Pilkada, pihaknya mengedepankan peran dan fungsi Unit Binmas untuk menetralisir perpecahan di masyarakat akibat perbedaan pilihan. Prinsipnya, pilihan boleh berbeda tetapi kebersamaan dan persatuan harus tetap dijaga.

Menurut Ardi Hartana, Pilkada merupakan tahapan masyarakat memilih pemimpinnya secara demokratis. Pesta demokrasi dalam Pemilihan Bupati bisa menjadi parameter sampai sejauhmana tingkat pemahaman masyarakat terhadap tatanan demokrasi.

“Demokrasi muaranya pada tercapainya kesamaan persepsi, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda,” ungkap Ardi Hartana.

Ardi Hartana meminta seluruh lapisan masyarakat bahu membahu untuk menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban. (Hrd)

BERITA REKOMENDASI